Info CPNS 2017 Jalur Umum, Info CPNS 2017 Jalur Honorer, Info Formasi CPNS 2017, Info Pendaftaran CPNS 2017, Info Syarat Pendaftaran CPNS 2017.

Selasa, 23 Januari 2018

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana mengubah skema pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini.

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa  Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana mengubah skema pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini. Skema baru ini diharapkan memberi manfaat yang lebih besar bagi PNS.

Menteri PANRB Asman Abnur menjelaskan, skema pensiun yang baru sudah tahap final dan siap diumumkan.

"Nanti akan diumumkan setelah disepakati. Tapi final model sudah ada. Kita berharap lebih bagus dari sekarang. Besarannya lebih besar," kata dia di Jakarta, Senin (22/1/2018).

Dia memaparkan, dalam skema pensiun yang baru ini salah satunya dengan mempertimbangkan masa kerja serta iuran yang dibayarkan PNS.

"Kita berharap dihitung juga berdasarkan masa kerja dan jumlah iuran yang sekarang mungkin dikelola tidak sebagaimana mestinya. Dana pensiun kan masih dikelola Taspen tidak dikembalikan kemakmurannya untuk ASN," dia menjelaskan.

Dengan skema yang baru, dia menuturkan, akan memotivasi PNS untuk bekerja lebih baik. Kemudian, PNS akan mendapat nilai tambah dari skema yang baru.

Namun, Asman menuturkan, perubahan ini masih sebatas pensiun. Perubahan belum mencakup perubahan struktur gaji PNS.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengatakan skema pensiun PNS yang baru dibahas di internal pemerintah.

"Skema pensiun masih dibahas di internal pemerintah," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com beberapa waktu lalu.

Walaupun tengah dibahas, Askolani mengaku, program skema baru untuk pensiun PNS akan diterapkan pada tahun ini. Tentu saja, harus menunggu restu dari Presiden Jokowi untuk bisa melaksanakannya.

"Insyaallah rencananya di 2018, tapi harus ditandatangani dulu oleh Presiden," kata Askolani tanpa bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai skema baru pensiun PNS tersebut.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Senin, 22 Januari 2018

Tiga Kompetensi Kunci Wajib Dimiliki ASN

Sahabat pembaca info ASN, sudah tahukah anda bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di instansi masing-masing. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan setidaknya terdapat 3 kompetensi kunci yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sementara kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

“Orientasi merupakan salah satu bagian dari pengembangan kompetensi yang diselenggarakan dan dimulai pada hari ini. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kapasitas/ kompetensi ASN,” ujar Menteri Asman dalam acara orientasi CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak ASASI Manusia tahun 2017, di Balai Kartini Jakarta, Senin (22/01).

Acara tersebut diikuti 37.181 CPNS Kemenkum HAM di seluruh Indonesia yang merupakan hasil seleksi tahun 2017 lalu.  Namun hanya sekitar 1.500 CPNS kantor pusat yang hadir di Balai Kartini, sementara lainnya mengikuti acara tersebut melalui tele conference. Selain Asman, acara tersebut dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Yasona M. Laoly dan sejumlah pejabat pimpinan tinggi Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih lanjut Menteri menyebutkan bahwa upaya pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kemudian pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Dalam mengembangkan kompetensi, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Dalam mengembangkan kompetensi, lanjut Asman, ASN juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain, baik di pusat maupun daerah dalam waktu paling lama satu tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Selain itu, pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara ASN dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Kemenetrian PANRB tengah menyiapkan kebijakan sebagai payung hukumnya,” ujarnya.

Dikatakan, output dari penyelenggaraan Diklat adalah adanya perubahan sikap dan perilaku, selain peningkatan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya. Begitu pula dengan orientasi sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, tidak lain untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN. Menteri berharap agar para CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat  menjadi ASN yang profesional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Senin, 15 Januari 2018

Skema Gaji dan Pensiun PNS Tunggu Keputusan Jokowi

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa saat ini pemerintah berencana mengubah struktur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, struktur gaji PNS yang tengah diterapkan ini dianggap tidak seimbang, di mana tunjangan kinerja lebih besar dari gaji pokok yang diperoleh.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, gaji dan tunjangan dari Pegawai Negeri Sipil sudah memiliki desain mengenai pola yang akan diterapkan terkait gaji dan tunjangan PNS tersebut.

Selain itu, lanjut Asman, pihaknya tidak hanya membahas mengenai gaji dan tunjangan dari PNS saja. Pasalnya, turut juga dibahas mengenai tunjangan pensiun bagi PNS. Meski begitu, Asman enggan menyebutkan secara jelas mengenai desain atau pola dari pemberian gaji dan tunjangan PNS. Dirinya memilih untuk menunggu keputusan desain yang sudah diajukan olehnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk mengubah struktur gaji PNS ini, dirinya belum membuat keputusan karena masih akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo di siding kabinet.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Lowongan CPNS akan mulai dibuka pendaftarannya setelah perhitungan tentang kebutuhan jumlah PNS selesai

Sahabat pembaca InfoASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memastikan akan kembali membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur.

Menurutnya, pemerintah akan membuka lowongan CPNS 2018 pada Mei 2018 mendatang. Lowongan calon abdi negara ini akan mulai dibuka pendaftarannya setelah perhitungan tentang kebutuhan jumlah pegawai negeri rampung pada bulan Maret hingga April 2018.

"Kalau penghitungannya Maret sampe April lah beres. Kalau pembukaannya ya setelah itu lah. Itu (pendaftaran) teknis lah," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Lebih lanjut Asman mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan terhadap jumlah kebutuhan pegawai. Di mana nantinya, pihaknya akan menyesuaikan antara jumlah kebutuhan dengan jumlah yang diajukan oleh instansi tersebut. "Belum ada jumlah tetapnya. Masih dihitung sesuai kebutuhan. Kalau permohonan banyak jadi kebutuhannya lagi kita finalisasi berapa sebenarnya," jelasnya.

Dari instansi yang mengajukan lanjut Asman, banyak daerah yang mengajukan permohonan pegawai negeri sipil. Khususnya kebutuhan-kebutuhan guru hingga tenaga perawat di daerah terpencil.

"Semuanya sih, saya enggak tahu siapa. Termasuk juga daerah. Daerah mengajukan juga, seperti tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, seperti Dokter, Bidan kemudian tenaga guru yang diterpencil," jelasnya.

Selain jumlah kebutuhan akan pegawai, pihaknya juga akan melakukan perhitungan mengenai biaya untuk membuka lowongan CPNS 2018 nanti. Hal itu guna mengetahui dan menyesuaikan antara dan yang dimiliki dengan kebutuhan untuk penerimaan CPNS itu sendiri. "Tahun 2018, lagi dihitung kemampuan keuangan kita. Keuangan sudah memberi greenlikenya. Tapi berapa jumlahnya tentu sesuai kebutuhan," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Sabtu, 13 Januari 2018

Gaji PNS akan Disesuaikan dengan Beban Kerja

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana mengubah struktur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rencana itu saat ini masih digodok dan bakal dibahas langsung bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemberian gaji PNS selama ini diberikan sesuai dengan masa kerja dan golongan dari masing-masing abdi negara itu sendiri. Namun, bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka pemberian gaji akan berdasarkan pokok akan mengikuti beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, mengatakan struktur penggajian PNS harus sesuai dengan sistem merit atau sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja yang tertera dalam UU ASN. Artinya, diperkirakan penggajian PNS tidak lagi berdasarkan masa kerja dan golongan.

"Intinya pemberian tunjangan harus berdasarkan sistem merit, kualifikasi kompetensi. Apa itu sistem merit, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja," kata Herman kepada detikFinance, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Bila mengacu pada kebijakan tersebut, maka nantinya ada perbedaan nilai pemberian gaji bagi PNS dengan kinerja yang baik dengan yang kurang baik. Sebab, kinerja serta beban kerja menjadi penilaian utama dalam penetepan gaji.

Dengan penilaian beban kerja dan kinerja dari masing-masing PNS, maka ada kemungkinan gaji pokok bisa lebih tinggi dibanding tunjangan. Selama ini diketahui tunjangan para ASN lebih tinggi dibanding gaji pokok.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengungkapkan pemerintah akan terus mengevaluasi seluruh komponen take home pay atau pendapatan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, honor dan tunjangan lain.

"Kita tinjau ulang komponen penerimaan atau take home pay PNS yang berasal dari gapok, tunjangan kinerja, honor. Nanti kita lihat itu semuanya," kata dia beberapa waktu lalu.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Selasa, 09 Januari 2018

BKN Terbitkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS. Hal itu disampaikan Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN Julia Leli Kurniarti kepada Humas BKN, di ruang kerjanya, Jumat (5/1/2018).

Lebih lanjut, Julia menjelaskan tujuan dari dikeluarkan Peraturan BKN tersebut ialah untuk digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan PNS yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti PNS.

Julia menambahkan, dalam Peraturan Badan ini dijelaskan 7 (tujuh) jenis cuti, yakni cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan Negara. “Apabila dalam melaksanakan Peraturan BKN ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Senin, 08 Januari 2018

Struktur Gaji PNS Diubah, Berlaku Tahun Ini?

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) segera mengubah struktur penggajian para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) revisi tersebut sudah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PAN-RB Salman Sijabat mengungkapkan, kebijakan pengubahan struktur pendapatan PNS ini tinggal menunggu keputusan dari para menteri terkait. Selanjutnya baru disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang belum ditetapkan, tapi RPP sudah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sudah dikirim ke Sekretaris Negara juga. Tinggal pengambilan keputusan oleh para pimpinan," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Salman menjelaskan, kebijakan nasional mengenai pengubahan struktur gaji PNS tersebut diputuskan Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian disampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Antar menteri dulu, seperti Menteri PAN-RB, Menkeu, Menkumham, Menko Bidang Perekonomian. Kalau menteri-menteri sudah oke, baru ke Pak Jokowi. Untuk diteken jadi PP," dia menerangkan.

Lebih jauh Salman mengaku, bahwa struktur pendapatan PNS, antara gaji pokok dan tunjangan pasti akan diubah. Alasannya ini merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pasti jadi, tinggal menunggu waktu saja. Karena ini kan amanat UU, bisa segera, besok, lusa, tergantung kondisi politik dan keuangan negara kita," kata Salman.

Hanya saja, dia bilang, pelaksanaan dari struktur gaji PNS yang baru tidak dalam waktu dekat alias tahun ini.

"Belum tahun ini. Tahun ini masih pakai PP gaji yang lama, ada gaji ke-13 dan ke-14. Tinggal menunggu keputusan pimpinan karena dalam pelaksanaannya, momentumnya harus tepat," tandas Salman.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Minggu, 07 Januari 2018

Pemerintah berencana mengubah struktur pengupahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini dianggap tidak seimbang.

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana mengubah struktur pengupahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini dianggap tidak seimbang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) masih menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang memuat revisi tersebut.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengaku masih membahas revisi struktur pendapatan PNS, yakni gaji pokok dan tunjangan dengan kementerian/lembaga terkait.

"Masih terus dibahas dengan panitia antar kementerian," kata dia dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Minggu (7/1/2018).

Senada juga disampaikan Asisten Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja. "Sistem gaji dan tunjangan yang baru masih dalam pembahasan RPP-nya," ucapnya.

Sementara saat hal ini dikonfirmasi kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani maupun Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya belum ada jawaban sampai dengan berita ini ditayangkan.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, komposisi gaji PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kinerja, serta kemahalan daerah. Saat ini, komposisi tunjangan lebih besar dari gaji pokok. Ke depan, pemerintah akan mengubah komposisi tersebut karena gaji pokok terkait dengan jaminan sosial.

Untuk membahas perubahan komposisi tersebut, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Menteri PAN-RB Asman Abnur secara intensif.

"Kalau dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) kan disebutkan bahwa penerimaan PNS dari gaji, tunjangan, dan lain-lain. Menteri PAN-RB bersama dengan Menteri Keuangan sekarang sedang memikirkan format, struktur penggajian ini agar sesuai kebutuhan organisasi saat ini," kata dia.

Perbedaan Sistem Upah Lama dan Baru

Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Salman Sijabat menerangkan, perbedaan pengupahan ini terletak pada porsi upah.

Saat ini, porsi tunjangan PNS lebih besar dibanding dengan gaji pokok PNS. Dia mengatakan, pemerintah akan menaikkan porsi gaji pokok dalam sistem pengupahan PNS.

"Karena memang sistem penggajian sekarang ini tidak sesuai lagi. Gajinya kecil, tunjangan besar. Sehingga nanti dibalik gajinya besar, tunjangannya kecil. Sehingga kalau gaji besar tunjangannya kecil nanti pensiunnya jadi besar. Iuran kan berdasarkan gaji, kalau gajinya kecil kan pensiunnya kecil," jelas dia kepada Liputan6.com.

Dia mengatakan, kenaikan porsi gaji pokok untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Khususnya, saat PNS masuk masa pensiun. "Di masa tua, dan sekarang juga tentunya pemerataan juga harus sama karena itu beda-beda instansi," kata dia.

Dalam sistem baru tersebut, Salman mengatakan pemerintah memasukkan tingkat kemahalan daerah. Ini berbeda dengan sistem pengupahan PNS yang ada saat ini.

"Ada (perbedaan), yang lama itu tidak melihat kemahalan daerah, besok ada kemahalan daerah, gaji di Jakarta lebih mahal dari pada di Gorontalo," ujar dia.

Salman juga menuturkan, bisa saja ada daerah yang gajinya lebih tinggi dari Jakarta.  Ujar dia, itu tergantung tingkat kemahalan daerah. "Di Papua bisa lebih tinggi, tentu daerah tertentu bukan semua. Tidak semua mahal," ungkap dia.

Salman bilang, aturan ini akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP). Saat ini, Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan pembahasan PP tersebut. Dia berharap, PP itu rampung tahun ini.

"Ditargetkan paling tidak tahun ini paling lama harus selesai. Tapi hitung-hitungannya harus matang. Ini masalah nasional," kata dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Jumat, 05 Januari 2018

Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat periode 1 April 2018

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa berkenaan dengan percepatan proses penyelesaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode 1 April 2018 dan periode 1 Oktober 2018, dengan ini disampaikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor D.26-30/V.1-5/99 Tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat.

Selain itu, pada Poin 1 (satu) pokok Surat, dijelaskan kembali bahwa Pangkat dan Golongan Ruang PNS hingga saat ini masih berlaku sampai ada ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kamis, 04 Januari 2018

PNS Tidak Disiplin, Sekda: Tunjangan Bisa Berkurang

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa di tahun 2018, Pemerintah Kota Cirebon mulai menerapkan pengenaan sanksi pengurangan tunjangan tambahan penghasilan bagi jajaran pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak disiplin kerja. Kebijakan tersebut diberlakukan di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs Asep Deddi MSi mengatakan, saat ini pemkot menilai kinerja disiplin PNS lewat absensi yang terekam di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon. “Dari masing-masing perangkat daerah alatnya sudah ada untuk absensi sidik jari PNS, kita bisa pantau langsung karena rekapannya langsung di BKPPD,” ujar Asep, kemarin (3/1).

Sekda menyampaikan, di awal tahun 2018, kehadiran PNS 100 persen. Meski ada beberapa PNS yang masuk namun tidak mengikuti apel bersama karena alasan sakit. Sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja atau tidak disiplin, adalah berkurangnya nilai tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang akan diterima PNS bersangkutan.

Sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja atau tidak disiplin, diterangkan Sekda, adalah berkurangnya nilai tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang akan diterima PNS bersangkutan. “Kami serahkan kepada tiap-tiap instansi untuk melakukan monitoring sekaligus memberikan pembinaan apabila ada yang melanggar disiplin ya diberikan pelanggaran disiplin,” katanya.

Belum lagi, lanjut Sekda, pegawai yang ketahuan bolos juga akan secara otomatis mendapatkan hukuman pengurangan tunjangan. Karena setiap instansi terintegrasi dengan tunjangan kinerja pegawai, sehingga secara otomatis bagi pegawai yang bolos akan menerima hukuman pengurangan tunjangan.

“Secara sistem instansi kan terintegrasi dengan tunjangan kinerja. Kalau tidak masuk akan mempengaruhi tunjangan kinerja. Jadi selain teguran lisan juga mendapatkan pengurangan tunjangan,” jelasnya.

Berita ini bersumber dari Radar Cirebon.
Share:

Rabu, 03 Januari 2018

Pemerintah Habiskan Hampir Rp 500 Triliun buat Gaji PNS

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 495,7 triliun untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) sepanjang 2017. Anggaran ini diberikan untuk PNS pusat dan daerah.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (4/1/2018), realisasi belanja pegawai PNS pemerintah pusat hingga 30 Desember 2017 tercatat Rp 209,9 triliun atau 93,9 persen dari pagu anggaran Rp 223,6 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Jumlah tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp 205,7 triliun pada 2016, sebesar Rp 186,5 triliun pada 2015, dan Rp 155,4 triliun pada 2014.

Sementara dana untuk membayar gaji PNS daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota sampai dengan September 2017, diungkapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mencapai Rp 285,8 triliun.

Jumlah tersebut lebih besar dari anggaran PNS pusat. Adapun data hingga Desember masih dalam perhitungan atau konsolidasi.

"Realisasi belanja pegawai daerah dalam konsolidasi APBD Provinsi, Kabupaten, Kota sampai dengan September 2017 mencapai Rp 285,8 triliun atau 70,6 persen dari pagu APBD sebesar Rp 405,03 triliun," kata Boediarso dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com.

Dengan demikian, anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji PNS pusat dan daerah di hampir sepanjang tahun lalu totalnya mencapai Rp 495,7 triliun.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Kebutuhan CPNS 2018 Tidak Akan Melebihi Jumlah yang Pensiun

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) tengah menunggu validasi ulang data dari instansi pemerintahan di pusat dan daerah dalam rangka penerimaan CPNS pada 2018.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HUKIP) Kementerian PAN-RB Herman Suryatman.

Herman menyatakan, pada Desember 2017 kemarin pihaknya sudah mengirimkan surat yang ditujukan kepada para pimpinan instansi atau pejabat pembina kepegawaian untuk segera melakukan validasi data terhadap usul kebutuhan pegawai atau usul formasi ke Kemenpan RB melalui aplikasi "e-formasi".

"Nah, sampai saat ini masih berproses, belum semua daerah menyampaikan validasi data kebutuhan formasinya," kata Herman, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/1/2018).

Validasi data, kata dia, dilakukan semua instansi pemerintah di lebih dari 500 kabupaten atau kota di Tanah Air. Setelah selesai validasi, Kemenpan-RB akan melakukan pengkajian yang komprehensif.

"Termasuk melihat kapasitas fisikalnya seperti apa, komposisi belanjanya seperti apa, belanja aparatur, belanja publik. Karena Pak Menteri kan memberikan arahan bagi yang belanja publiknya lebih besar, itukan akan mendapatkan prioritas. Kalau yang belanja publiknya kecil tentu itu akan kami evaluasi. Kan harus dipikirkan juga pengkajiannya," ujar Herman.

Baru setelah semua selesai, lanjut Herman, Menpan akan menetapkan formasi CPNS untuk masing-masing instansi. Penetapan formasi CPNS akan dilakukan secepatnya setelah validasi data selesai.

Karena itu, saat ini Herman belum dapat menyebutkan berapa angka kebutuhan CPNS untuk 2018.

"Belum, tapi sinyalnya sudah disampaikan oleh Pak Menteri ya, tidak melebihi jumlah yang pensiun. Nanti kan dikaji, fisikalnya dipertimbangkan, ya faktor-faktor lainnya, baru nanti akan sampai di angka berapa (kebutuhan CPNS 2018)," ujar Herman.

Herman juga belum dapat menyebutkan instansi mana yang bakal membuka penerimaan CPNS.

Namun, pada 2017 kemarin dua gelombang penerimaan CPNS dititikberatkan pada instansi di pusat seperti Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, 61 instansi dan 1 pemerintah daerah, tahun ini akan memberikan ruang juga untuk instansi di daerah.

"Pada 2018, Pak Menteri beri ruang untuk instansi daerah juga. Nanti akan diakomodasi sesuai kebutuhan obyektif di lapangan," ujar Herman.

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:

Selasa, 02 Januari 2018

Tidak Lakukan Sidak, Menteri PANRB Minta PPK Monitoring Pegawainya

Sahabat pembaca Info ASN (Aparatur Sipil Negara), sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada hari pertama masuk kerja tanggal 2 Januari 2018. Namun Menteri minta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pak Menteri tidak melakukan sidak pada 2 Januari 2018 ini. Tapi beliau memberikan arahan, agar para PPK melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pegawainya di masing-masing instansi,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, di Jakarta, Selasa (02/01).

Meskipun tidak melakukan sidak, bukan berarti Kementerian PANRB tidak memantau kedisiplinan pegawai ASN. Sebab dari monitoring PPK, hasilnya disampaikan kepada Kementerian PANRB, sebagai bahan evaluasi secara nasional.  

Herman mengatakan, bagi para abdi negara yang bolos pada hari ini akan ada sanksi disiplin. Sanksi itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Yang tidak menaati ketentuan, ada sanksi disiplin,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ketentuan mengenai cuti bersama tahun 2018 sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor  707 Tahun 2017, Nomor  256 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/Menpan-Rb/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017. SKB itu ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Dalam SKB tersebut, ada sebanyak 16 hari libur nasional serta 5 hari cuti bersama.  Ditegaskan kembali, tidak ada aturan mengenai libur ‘hari kejepit’.  ASN harus meningkatkan integritasnya sebagai pelayan masyarakat. “Tidak ada istilah hari kejepit. Tanggal 2 Januari seluruh PNS sudah harus masuk kerja,” tegas Herman.

Bukan hanya menekankan soal sanksi, untuk mengantisipasi adanya ASN yang bolos kerja, harus ada contoh keteladanan bagi para pimpinan di setiap unit kerja pada instansi pemerintah. Dengan adanya contoh kedisiplinan dari pimpinan, diharapkan setiap ASN bisa memberikan contoh baik dan pelayanan optimal bagi masyarakat. “Anstisipasinya harus ada keteladanan dari pimpinan setiap jenjang,” pungkas Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Senin, 01 Januari 2018

Per 27 Desember 2017 Sebanyak 35 Instansi Belum Usulkan Penetepan NIP CPNS ke BKN

Sahabat pembaca Info Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah tahukah anda bahwa sedikitnya 35 Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) belum mengusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sehingga 27 Desember 2017 kemarin, baru 24 K/L yang sudah mengusulkan penetapan NIP dan saat ini sedang diproses. Hal itu disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan di ruang kerjanya, Jumat (29/12/2017).

Ridwan melanjutkan, baru 4 instansi yang telah rampung penetapan NIP, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Mahkamah Agung, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Komisi Yudisial.


Ridwan menambahkan, “untuk masa kerja CPNS atau yang dikenal dengan istilah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS, Kepala BKN telah menerbitkan Surat nomor K26- 30/V 154-1 /99 tanggal 11 Desember 2017 perihal Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2017 dan telah disampaikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi penerima CPNS tahun 2017,” tutupnya.
Share:

Tak Semua PNS Dapat Kenaikan Tunjangan di 2018, Ini Ketentuannya

Sahabat pembaca Info Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah tahukah anda bahwa kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) tidak diberikan kepada semua instansi. Namun, kenaikan tersebut diberikan kepada instansi pemerintah yang berhasil melakukan reformasi birokrasi.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menerangkan, ketentuan ini sudah dimulai sejak tahun 2007 sejalan dengan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah. Menurut Askolani, perbaikan tersebut akan dievaluasi setiap tahun

"Hal itu sudah dimulai sejak tahun 2007 sejalan dengan program reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah. Setiap tahun dilakukan evaluasi peningkatan program reformasi birokrasi di setiap kementerian lembaga (KL) karena memang dilakukan secara bertahap," kata dia kepada Liputan6.com seperti ditulis di Jakarta, Minggu (31/12/2017).

Askolani melanjutkan, perbaikan reformasi birokrasi terus dilakukan. Menurutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan melakukan penilaian atas perbaikan reformasi birokrasi tersebut.

"Sampai saat ini dan dalam jangka waktu menengah ke depan, evaluasi dan perbaikan reformasi birokrasi tersebut terus dilakukan di semua KL untuk menuju tingkatan 100 persen yang akan dicapai pemerintah berdasarkan assesment Menteri PAN-RB setiap tahun di semua KL yang bisa tunjukkan perbaikan untuk pelayanan publik," paparnya.

Dengan kondisi itu, dia bilang, kenaikan tunjangan kinerja tidak diberikan ke semua instansi. Namun, diberikan pada instansi yang melakukan perbaikan.

"Tidak, terbatas KL yang memang ada progres perbaikan reformasi birokrasinya yang harus melalui penilaian Menteri PAN-RB untuk kelayakannya. Tapi biasanya setiap tahun akan ada improvement dari beberapa KL untuk lakukan perbaikan reformasi birokrasinya," ungkapnya.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Anggota Komisi A DPRD Pemkab Kudus Pertanyakan Hak-hak PPPK

Sahabat pembaca Info Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah tahukah anda bahwa dalam rangka untuk mencari kejelasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya berkaitan dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota DPRD Komisi A Pemerintah Kabupaten Kudus berkunjung ke BKN, Rabu (27/12/2017). Anggota DPRD yang hadir ditemui Biro Humas BKN yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Pengaduan Masyarakat Vino Dita Tama di Ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pusat BKN, Jakarta.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus, Sunarto, menanyakan hak-hak yang dimiliki seorang PPPK. Vino Dita Tama menjelaskan bahwa berdasarkan UU ASN, PPPK mempunyai hak yang sama dengan PNS di antaranya PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statitsik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.