Info CPNS 2017 Jalur Umum, Info CPNS 2017 Jalur Honorer, Info Formasi CPNS 2017, Info Pendaftaran CPNS 2017, Info Syarat Pendaftaran CPNS 2017.

Rabu, 19 Desember 2018

Januari 2019, Rekrutmen PPPK Dimulai

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengungkapkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dimulai tahun depan. Rekrutmennya akan dilakukan dengan sangat terbuka bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, PPPK diharapkan bisa merekrut tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan SDM di Indonesia terutama yang memiliki usia di atas 35 Tahun.

“PPPK terbuka untuk seluruh profesi ahli yang dibutuhkan secara nasional dan sangat berpeluang untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Juga bagi para Diaspora yang kehadirannya dalam birokrasi diharapkan bisa berkontribusi positif bagi Indonesia,” tutur Syafruddin, Rabu (19/12).

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan teknis penyusunan kebutuhan P3K sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS. Di mana instansi mengusulkan kebutuhan ke KemenPAN-RB. Kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada KemenPAN-RB terkait kebutuhan formasi tersebut.

“Jika kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai daerah yang tidak lebih dari 50 persen,” terangnya.

Sementara itu, Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan rekrutmen PPPK rencananya akan terbagi menjadi dua fase. Fase pertama akan dilaksanakan pada pekan keempat Januari 2019. Selanjutnya fase kedua akan diselenggarakan setelah Pemilu yang berlangsung pada April 2019.

Selain itu, pada 2019 rencananya akan kembali dibuka rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan pegawai terutama bidang pendidikan dan Kesehatan. Menyusul banyak pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada 2019.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Sabtu, 01 Desember 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterbitkan

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterbitkan. PP ini sekaligus menjadi payung hukum penyelesain masalah honorer K2 (kategori dua) dan non kategori usia di atas 35 tahun.

"PP Manajemen PPPK sudah ditetapkan. Bagaimana mekanisme perekrutannya akan dibahas lagi. Saya akan membahas masalah perekrutan guru honorer menjadi PPPK ini dengan Ketum PB PGRI pekan depan," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada puncak Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI ke-73 di Stadion Pakansari Bogor, Sabtu (1/12).

Dia menyebutkan, pemerintah sudah merekrut guru CPNS sebanyak 112 ribu. Sedangkan untuk rekrutmen guru honorer harus disesuaikan dengan dana APBN dan aturan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya perhatikan masalah guru tapi semua harus ikuti aturan. Saya akan ajak ketum PB PGRI untuk membahas ini," ujarnya.

Sementara Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengungkapkan, mekanisme PPPK akan dibuat lebih mudah untuk guru honorer di atas usia 35 tahun. Salah satu kemudahannya adalah tesnya hanya sekali sepanjang mereka mengabdi.

"Saya akan membahas ini nanti dan akan meminta agar mekanismenya dibuat lebih mudah. Intinya PPPK untuk memenuhi kebutuhan guru yang masih kurang. Yang usia di bawah 35 tahun bisa diangkat CPNS sedangkan di atas 35 menjadi PPPK," tandasnya.

Dia menyebutkan, saat ini ada kekurangan 735 ribu guru yang akan diselesaikan bertahap. Bila diangkat tiap tahun 100 ribu per tahun, berarti tujuh tahun masalah guru baru selesai. Ini waktu yang cukup lama sehingga masih akan dibahas formulasinya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 26 Oktober 2018

RPP Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Masuki Tahap Akhir

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamasi Birokrasi Syafruddin mengemukakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pegawai Pemerintah saat ini sudah dibahas dalam tahap akhir.

“Tinggal penerapan dari beberapa Kementerian/Lembaga (K/L),” kata Syafruddin dalam Konperensi Pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, yang diselenggarakan di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Kamis (25/10) siang.

Menurut Menteri PANRB, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diperlukan untuk mengisi kekurangan pegawai dengan tenaga-tenaga kompeten.

Selain itu, keberadaan PPPK juga dapat mengakomodasi para tenaga yang sudah mengabdi lama, antara lain guru- guru honorer karena umurnya sudah lewat namun tidak lolos dalam seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atau persyaratannya kurang.

“Selain itu PPPK juga bisa menarik Diaspora, ini kami sudah sampaikan ke ibu Menlu untuk para Diaspora yang berada di luar negeri untuk berperan membangun negeri,” ucap Syafruddin seraya mengingatkan kembali bahwa RPP PPPK itu saat ini sudah berproses.

Tenaga Pendidik Terbanyak

Mengenai seleksi CPNS Tahun 2018, Menteri PANRB Syafruddin mengemukakan, jumlah pelamar keseluruhan mencapai 3.628.284 orang. Selanjutnya, akan dilakukan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) yang akan dilaksanakan di  873 titik di seluruh Indonesia dengan prinsip memudahkan dan mendekatkan pelamar ke lokasi tes.

Seleksi CPNS ini, menurut Syafruddin dilakukan untuk merekrut sebanyak 238.015 formasi CPNS. Formasi terbesar yang akan direkrut dalam seleksi CPNS kali ini adalah tenaga pendidik 52%, tenaga kesehatan 25%, dan tenaga teknis dan infrastruktur lainnya 23%. 

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Jumat, 21 September 2018

PPPK, Solusi untuk Eks Honorer K-II Dwi

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa  Pemerintah segera merampungkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini untuk memberi kesempatan masyarakat berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara. “Seleksi PPPK akan dilakukan setelah seleksi CPNS tahun 2018 selesai," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/09).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dan sejumlah pejabat terkait.

Dijelaskan lebih lanjut, untuk mendapatkan SDM aparatur yang berkualitas, pemerintah mengadakan seleksi CPNS yang kompetitif. Namun di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan orang-orang yang telah berjasa dan berjuang cukup lama untuk negara dan menanti menjadi ASN. "Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi melalui PPPK. Termasuk di dalamnya eks tenaga honorer kategori dua yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS," tegas mantan Wakapolri ini.

Peluang itu juga terbuka bagi pelamar yang tidak lulus dalam seleksi CPNS untuk mengikuti tes PPPK. Seleksi PPPK dapat diikuti oleh pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun. “Bahkan bagi yang usianya setahun sebelum batas usia pensiun juga dapat mengikuti tes,” imbuh Syafruddin.

Dikatakan, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari pengadaan sampai pensiun ASN. Hal itu juga berlaku bagi tenaga eks honorer Kategori II (K-II) serta Pegawai non-PNS yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Sesuai dengan UU tersebut, untuk dapat diangkat menjadi CPNS maupun PPPK harus melalui tes.

Menteri Syafruddin memberikan gambaran tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak. Hingga tahun 2014, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer sebanyak 1.070.092 orang. Jumlah ini berawal dari pendataan pertama tenaga honorer sebanyak 920.702 orang, dan dilakukan pengangkatan sebanyak 860.220 orang tenaga honorer K-1 tanpa tes. Pada tahun 2013, dilakukan tes untuk tenaga honorer K-II, dan sebanyak 209.872 orang.

Pengangkatan honorer K-II itu berawal dari adanya pengaduan dari tenaga honorer yang merasa memenuhi syarat tetapi tidak diangkat. Kemudian dilakukan pendataan kedua, dan diperoleh data sejumlah 648.462 orang. Atas kesepakatan bersama pemerintah dengan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR, pemerintah mengeluarkan PP No. 56 tahun 2012 untuk melaksanakan tes satu kali bagi tenaga honorer K-II.

“Bila dibandingkan dengan pengangkatan PNS dari pelamar umum yang hanya sebanyak 775.884 orang (dengan tes), tenaga honorer yang diangkat sejak tahun 2005-2014 lebih besar, yakni 1.070.092 orang, atau sekitar 24,7% dari jumlah PNS saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kepada pemerintah daerah untuk tidak ada lagi merekrut guru honorer. “Bisa kita pantau, jika ada yang melanggar, akan kami kenakan sanksi. Mohon kerja samanya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan akan dibuat peta jabatan formasi untuk PPPK. “Jadi tidak hanya guru saja, tetapi juga untuk jabatan-jabatan lainnya,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Sabtu, 04 Agustus 2018

Targetkan Zero Defect, BKN Optimalkan Persiapan Rekrutmen CPNS 2018

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa “Mematangkan Persiapan Panitia dalam Proses Seleksi CPNS Tahun Anggaran (TA) Tahun 2018 merupakan harga mati. Hal-hal detil tak boleh luput dari perhatian kita”. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS melalui sistem CAT BKN pada Jumat (03/08/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Rapat tersebut merupakan konsolidasi panitia persiapan seleksi CPNS TA 2018 yang dihadiri sejumlah Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan juga Kepala Kantor Regional BKN seluruh Indonesia guna melakukan koordinasi terkait kegiatan besar yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti mengimbau kepada seluruh peserta rapat agar dapat berkaca pada seleksi tahun sebelumnya sehingga dapat meminimalisasi hal-hal yang tidak semestinya terjadi. “Hindari kesalahan jika perlu hingga zero defect,” imbau Usman.

Selanjutnya, Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto dalam paparannya menyampaikan, setidaknya terdapat 14 tim yang sudah dibentuk guna menyukseskan kegiatan ini. “Tim yang sudah dibentuk ditambah dengan perwakilan Kantor Regional BKN seluruh Indonesia. Saat ini tim-tim tersebut sedang melakukan pematangan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 guna mewujudkan keselarasan dalam proses kerja mendatang,” tambah Haryomo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian, Sabar Parlindungan Sormin turut menjelaskan bahwa saat ini persiapan sistem pendaftaran yang sudah dibangun mencapai angka 80%-95% dan ke depan akan disediakan helpdesk yang digawangi tim Humas BKN sebagai salah satu call centre dan wahana konsultasi terkait penerimaan CPNS.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kamis, 02 Agustus 2018

Kepala BKN: Dalam 4 Tahun Ke Depan ASN Harus Beralih Ke Era Digital

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam 4 tahun ke depan harus beralih dari dunia layanan manual ke era layanan digital bidang kepegawaian. Hal itu dimaksudkan untuk penetrasi Human Capital Management dalam Era 4.0 menuju World Class ASN. Harapan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam acara Pelatihan Penataan dan Managemen Kinerja ASN se-Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung, di Hotel Ibis Bandung Jawa Barat, Rabu (1/8/2018). Kegiatan itu diikuti oleh 40 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Prov. Jawa Barat dan Banten

Lebih lanjut Kepala BKN menyampaikan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dimulai dari rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Menurutnya, CPNS yang direkrut hendaknya tidak lagi diperuntukkan mengisi pekerjaan teknis semata, akan tetapi juga dipersipkan untuk mengisi kepemimpinan di masa depan. “Oleh sebab itu diperlukan perlakuan dan kualifikasi yang berbeda ketika melakukan rekruitmen pegawai. Setiap organisasi harus bisa melihat future government,” ujar Kepala BKN.

Menyinggung soal kebutuhan pegawai, Kepala BKN meminta pihak terkait untuk menghitung dengan cermat dan teliti mengenai penghitungan kebutuhan pegawai juga mempertimbangkan penerapan digital innovation. “Seharusnya dengan pemanfaatan teknologi, kebutuhan SDM akan berkurang. Semua harus disiapkan dari sekarang, kata Kepala BKN. Lebih jauh Kepala BKN menilai bahwa perencanaan SDM harus dilakukan dengan baik. “Tidak seperti selama ini. Masih terjadi kebutuhan untuk pengisian jabatan yang lowong, banyak instansi yang tidak memiliki pegawai dengan kualifikasi jabatan yang dibuthkan,” tegas Kepala BKN.

Kepala BKN juga memaparkan bahwa saat ini manajemen ASN tidak hanya berkutat pada masalah kompetensi saja. “Kita juga mempunyai masalah dengan redistribusi, tenaga guru dan kesehatan misalnya,” beber Kepala BKN. Untuk mengatasinya, menurut Kepala BKN bahwa jalan yang paling mudah untuk mencukupi kebutuhan guru dan tenaga kesehatan di masa yang akan datang tidak perlu lagi diisi oleh PNS. “Akan tetapi profesi tenaga guru dan kesehatan sebaiknya diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) seperti pada negara-negara maju,” ungkap Kepala BKN.

Sementara itu dalam keempatan yang sama Kepala Kantor Regional (Kanreg) III BKN Bandung Imas Sukmariah mengharapkan bahwa para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Prov./Kab./Kota dan Instansi Vertikal se-Wilayah kerja Kantor Regional III BKN di wilayah Prov. Jawa Barat dan Banten dapat memahami strategi penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Khususnya dalam pelaksanaan redistribusi ASN, memahami best practise tentang implementasi manajemen kinerja dan perbandingan best practise (praktek terbaik) dalam pengembangan SDM. Oleh sebab itulah mereka kami undang untuk mengikuti kegitan pelatihan ini,” pungkas Imas. 

Berita ini bersumber dari BKN.



Share:

Matangkan Kesiapan Rekrutmen CPNS TA 2018, BKN Hadiri Rapat Bersama Tim Pokja dan QA Panselnas

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa senantisa menyajikan pelaksanaan kerja yang lebih baik menjadi komitmen Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, termasuk dalam hal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Memenuhi undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan kesiapannya untuk menyelenggarakan penerimaan CPNS Tahun Anggaran (TA) 2018, Kamis (2/8/2018), di Kantor Kemenpan RB. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan, “Siang tadi, kami memaparkan kesiapan BKN untuk pelaksanaan seleksi CPNS 2018 di hadapan Tim Besar Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di Kementerian PANRB di antaranya Tim Teknis Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan, Pokja Pengamanan Teknologi, Pokja Audit IT dan Quality Assurance (QA) Panselnas”.

Pada kesempatan itu, sambung Ridwan, BKN memaparkan kesiapan infrastruktur yang berada di bawah pengelolaan BKN di antaranya Portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) dan sistem Computer Asissted Test (CAT) dalam mendukung rekrutmen CPNS yang obyektif dan akuntabel. “Perlu kami sampaikan bahwa Portal SSCN kini telah diperbaiki menjadi lebih user friendly berkat adanya self guided mechanism yang akan meminimalisasikan kesalahan memilih formasi berdasarkan latar belakang pendidikan. Calon pendaftar juga akan diberikan informasi real time tentang jumlah pelamar pada formasi tertentu dan K/L/D tertentu”.

Dengan kondisi ini, sambung Ridwan, calon pelamar diharapkan akan semakin dimudahkan melakukan pendaftaran saat penerimaan CPNS 2018 telah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah.

Ridwan menambahkan, BKN telah mengantongi 134 titik lokasi untuk kepentingan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT BKN. Namun, dia menekankan, jumlah tersebut masih tentatif dalam arti bisa berubah mengikuti kebutuhan perkembangan yang ada.

Berita ini bersumber dari BKN.

Share:

Senin, 02 April 2018

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat membahas tata kelola dan rekrutmen guru

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat membahas tata kelola dan rekrutmen guru bersama lima menteri di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Lima pembantu presiden yang hadir di antaranya Menko PMK Puan Maharani, Menpan-RB Asman Abnur, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menag Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"(Rapat) berkaitan dengan tata kelola dan rekrutmen guru yang sudah beberapa tahun ini karena moratorium, ini banyak sekali yang sudah pensiun. Dan kemudian rasio guru ini tetap harus kita isi terus," ujar Menko PMK Puan Maharani usai rapat dengan Wapres, Senin (2/4/2018).

Puan mengatakan, rapat ini juga mengkaji soal penempatan guru di daerah-daerah agar rasio jumlah guru sepadan dengan murid, yakni satu berbanding 16.

"Guru ini ada banyak. Dari Kemendikbud ada guru umum, guru normatif, guru agama, dan lain-lain. Ini akan kita kaji kembali kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan kita," jelasnya.

Untuk membahas penempatan guru di daerah, maka diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga (KL) terkait. Puan menuturkan, pemerintah juga tengah mengkaji membuka lowongan atau mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, saat ini kebutuhan itu tengah dihitung oleh Kemenpan-RB, Kemendibud, beserta kementerian terkait lainya.

"Kita akan pertimbangkan dan kita akan kaji. Bahwa honorer sekarang tentu akan kita pertimbangkan kerja berapa jumlahnya, ini akan dihitung oleh Pak Menpan. Kemudian di setiap provinsi, kabupaten/kota akan dihitung oleh Pak Mendikbud dan Kemenag untuk guru di madrasah. Kita harapkan rasionya tetap seimbang antara guru dan murid," jelas Puan.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya membutuhkan 736 ribu guru untuk diangkat menjadi PNS. Namun, saat ini pengangkatan tersebut masih harus menunggu hasil cross check data dari Kemenpan-RB.

"Karena Pak Menpan mengumpulkan data dari daerah-daerah untuk mengetahui berapa kebutuhan riilnya. Sekarang sedang kita selaraskan antar data-data yang ada untuk kemudian kita ambil keputusan," jelas Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.

"Tapi tadi Pak Wapres pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru menjadi ASN, bisa PNS bisa PPPK. Masih mau dibicarakan lagi," sambung dia.

Muhadjir menuturkan, ketimpangan jumlah guru di daerah-daerah kerap terjadi. Selain itu, pihaknya juga masih mengkaji pola persebarannya demi meminimalisir penumpukkan guru di salah satu daerah saja.

"Ada beberapa provinsi yang memang mengalami kelimpahan guru secara akumulatif, tetapi ada beberapa provinsi yang mengalami kekurangan. Kemudian pola persebarannya juga masih kita pelajari. Ini akan kita perjelas mekanismenya sehingga jangan sampai praktik sekarang ini, penumpukkan guru di suatu kabupaten atau penumpukkan guru di suatu sekolah. Itu sulit untuk segera diadakan redistribusi," ungkap dia.

Di sisi lain, Menpan-RB Asman Abnur mengungkapkan, hingga kini pihaknya tengah konsentrasi memvalidasi data untuk mempersiapkan pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Namun begitu, ia menegaskan rekrutmen guru akan dilakukan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

"Kekurangan guru ini harus dihitung, berapa sebenarnya jumlah guru yang kurang, karena banyak juga guru yang diangkat menjadi pejabat struktural, misalnya jadi kepala dinas, ini juga harus dihitung. Ini juga ada penumpukkan di satu sisi dan kekurangan di satu sisi, dan ini sedang melakukan validasi," ungkap Asman.

"Kami sedang koordinasi terus dengan Mendikbud dan Kementerian Agama agar angka validasi nanti menjadi acuan, jumlah yang pensiun, jumlah yang kurang, jadi acuan di Menpan ‎menentukan formasinya," pungkas menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Selasa, 23 Januari 2018

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana mengubah skema pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini.

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa  Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana mengubah skema pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini. Skema baru ini diharapkan memberi manfaat yang lebih besar bagi PNS.

Menteri PANRB Asman Abnur menjelaskan, skema pensiun yang baru sudah tahap final dan siap diumumkan.

"Nanti akan diumumkan setelah disepakati. Tapi final model sudah ada. Kita berharap lebih bagus dari sekarang. Besarannya lebih besar," kata dia di Jakarta, Senin (22/1/2018).

Dia memaparkan, dalam skema pensiun yang baru ini salah satunya dengan mempertimbangkan masa kerja serta iuran yang dibayarkan PNS.

"Kita berharap dihitung juga berdasarkan masa kerja dan jumlah iuran yang sekarang mungkin dikelola tidak sebagaimana mestinya. Dana pensiun kan masih dikelola Taspen tidak dikembalikan kemakmurannya untuk ASN," dia menjelaskan.

Dengan skema yang baru, dia menuturkan, akan memotivasi PNS untuk bekerja lebih baik. Kemudian, PNS akan mendapat nilai tambah dari skema yang baru.

Namun, Asman menuturkan, perubahan ini masih sebatas pensiun. Perubahan belum mencakup perubahan struktur gaji PNS.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengatakan skema pensiun PNS yang baru dibahas di internal pemerintah.

"Skema pensiun masih dibahas di internal pemerintah," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com beberapa waktu lalu.

Walaupun tengah dibahas, Askolani mengaku, program skema baru untuk pensiun PNS akan diterapkan pada tahun ini. Tentu saja, harus menunggu restu dari Presiden Jokowi untuk bisa melaksanakannya.

"Insyaallah rencananya di 2018, tapi harus ditandatangani dulu oleh Presiden," kata Askolani tanpa bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai skema baru pensiun PNS tersebut.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Senin, 22 Januari 2018

Tiga Kompetensi Kunci Wajib Dimiliki ASN

Sahabat pembaca info ASN, sudah tahukah anda bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di instansi masing-masing. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan setidaknya terdapat 3 kompetensi kunci yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sementara kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

“Orientasi merupakan salah satu bagian dari pengembangan kompetensi yang diselenggarakan dan dimulai pada hari ini. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kapasitas/ kompetensi ASN,” ujar Menteri Asman dalam acara orientasi CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak ASASI Manusia tahun 2017, di Balai Kartini Jakarta, Senin (22/01).

Acara tersebut diikuti 37.181 CPNS Kemenkum HAM di seluruh Indonesia yang merupakan hasil seleksi tahun 2017 lalu.  Namun hanya sekitar 1.500 CPNS kantor pusat yang hadir di Balai Kartini, sementara lainnya mengikuti acara tersebut melalui tele conference. Selain Asman, acara tersebut dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Yasona M. Laoly dan sejumlah pejabat pimpinan tinggi Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih lanjut Menteri menyebutkan bahwa upaya pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kemudian pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Dalam mengembangkan kompetensi, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Dalam mengembangkan kompetensi, lanjut Asman, ASN juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain, baik di pusat maupun daerah dalam waktu paling lama satu tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Selain itu, pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara ASN dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Kemenetrian PANRB tengah menyiapkan kebijakan sebagai payung hukumnya,” ujarnya.

Dikatakan, output dari penyelenggaraan Diklat adalah adanya perubahan sikap dan perilaku, selain peningkatan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya. Begitu pula dengan orientasi sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, tidak lain untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN. Menteri berharap agar para CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat  menjadi ASN yang profesional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Senin, 15 Januari 2018

Skema Gaji dan Pensiun PNS Tunggu Keputusan Jokowi

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa saat ini pemerintah berencana mengubah struktur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, struktur gaji PNS yang tengah diterapkan ini dianggap tidak seimbang, di mana tunjangan kinerja lebih besar dari gaji pokok yang diperoleh.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, gaji dan tunjangan dari Pegawai Negeri Sipil sudah memiliki desain mengenai pola yang akan diterapkan terkait gaji dan tunjangan PNS tersebut.

Selain itu, lanjut Asman, pihaknya tidak hanya membahas mengenai gaji dan tunjangan dari PNS saja. Pasalnya, turut juga dibahas mengenai tunjangan pensiun bagi PNS. Meski begitu, Asman enggan menyebutkan secara jelas mengenai desain atau pola dari pemberian gaji dan tunjangan PNS. Dirinya memilih untuk menunggu keputusan desain yang sudah diajukan olehnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk mengubah struktur gaji PNS ini, dirinya belum membuat keputusan karena masih akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo di siding kabinet.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Lowongan CPNS akan mulai dibuka pendaftarannya setelah perhitungan tentang kebutuhan jumlah PNS selesai

Sahabat pembaca InfoASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memastikan akan kembali membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur.

Menurutnya, pemerintah akan membuka lowongan CPNS 2018 pada Mei 2018 mendatang. Lowongan calon abdi negara ini akan mulai dibuka pendaftarannya setelah perhitungan tentang kebutuhan jumlah pegawai negeri rampung pada bulan Maret hingga April 2018.

"Kalau penghitungannya Maret sampe April lah beres. Kalau pembukaannya ya setelah itu lah. Itu (pendaftaran) teknis lah," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Lebih lanjut Asman mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan terhadap jumlah kebutuhan pegawai. Di mana nantinya, pihaknya akan menyesuaikan antara jumlah kebutuhan dengan jumlah yang diajukan oleh instansi tersebut. "Belum ada jumlah tetapnya. Masih dihitung sesuai kebutuhan. Kalau permohonan banyak jadi kebutuhannya lagi kita finalisasi berapa sebenarnya," jelasnya.

Dari instansi yang mengajukan lanjut Asman, banyak daerah yang mengajukan permohonan pegawai negeri sipil. Khususnya kebutuhan-kebutuhan guru hingga tenaga perawat di daerah terpencil.

"Semuanya sih, saya enggak tahu siapa. Termasuk juga daerah. Daerah mengajukan juga, seperti tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, seperti Dokter, Bidan kemudian tenaga guru yang diterpencil," jelasnya.

Selain jumlah kebutuhan akan pegawai, pihaknya juga akan melakukan perhitungan mengenai biaya untuk membuka lowongan CPNS 2018 nanti. Hal itu guna mengetahui dan menyesuaikan antara dan yang dimiliki dengan kebutuhan untuk penerimaan CPNS itu sendiri. "Tahun 2018, lagi dihitung kemampuan keuangan kita. Keuangan sudah memberi greenlikenya. Tapi berapa jumlahnya tentu sesuai kebutuhan," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Sabtu, 13 Januari 2018

Gaji PNS akan Disesuaikan dengan Beban Kerja

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana mengubah struktur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rencana itu saat ini masih digodok dan bakal dibahas langsung bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemberian gaji PNS selama ini diberikan sesuai dengan masa kerja dan golongan dari masing-masing abdi negara itu sendiri. Namun, bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka pemberian gaji akan berdasarkan pokok akan mengikuti beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, mengatakan struktur penggajian PNS harus sesuai dengan sistem merit atau sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja yang tertera dalam UU ASN. Artinya, diperkirakan penggajian PNS tidak lagi berdasarkan masa kerja dan golongan.

"Intinya pemberian tunjangan harus berdasarkan sistem merit, kualifikasi kompetensi. Apa itu sistem merit, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja," kata Herman kepada detikFinance, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Bila mengacu pada kebijakan tersebut, maka nantinya ada perbedaan nilai pemberian gaji bagi PNS dengan kinerja yang baik dengan yang kurang baik. Sebab, kinerja serta beban kerja menjadi penilaian utama dalam penetepan gaji.

Dengan penilaian beban kerja dan kinerja dari masing-masing PNS, maka ada kemungkinan gaji pokok bisa lebih tinggi dibanding tunjangan. Selama ini diketahui tunjangan para ASN lebih tinggi dibanding gaji pokok.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengungkapkan pemerintah akan terus mengevaluasi seluruh komponen take home pay atau pendapatan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, honor dan tunjangan lain.

"Kita tinjau ulang komponen penerimaan atau take home pay PNS yang berasal dari gapok, tunjangan kinerja, honor. Nanti kita lihat itu semuanya," kata dia beberapa waktu lalu.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Selasa, 09 Januari 2018

BKN Terbitkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS. Hal itu disampaikan Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN Julia Leli Kurniarti kepada Humas BKN, di ruang kerjanya, Jumat (5/1/2018).

Lebih lanjut, Julia menjelaskan tujuan dari dikeluarkan Peraturan BKN tersebut ialah untuk digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan PNS yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti PNS.

Julia menambahkan, dalam Peraturan Badan ini dijelaskan 7 (tujuh) jenis cuti, yakni cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan Negara. “Apabila dalam melaksanakan Peraturan BKN ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Senin, 08 Januari 2018

Struktur Gaji PNS Diubah, Berlaku Tahun Ini?

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) segera mengubah struktur penggajian para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) revisi tersebut sudah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PAN-RB Salman Sijabat mengungkapkan, kebijakan pengubahan struktur pendapatan PNS ini tinggal menunggu keputusan dari para menteri terkait. Selanjutnya baru disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang belum ditetapkan, tapi RPP sudah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sudah dikirim ke Sekretaris Negara juga. Tinggal pengambilan keputusan oleh para pimpinan," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Salman menjelaskan, kebijakan nasional mengenai pengubahan struktur gaji PNS tersebut diputuskan Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian disampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Antar menteri dulu, seperti Menteri PAN-RB, Menkeu, Menkumham, Menko Bidang Perekonomian. Kalau menteri-menteri sudah oke, baru ke Pak Jokowi. Untuk diteken jadi PP," dia menerangkan.

Lebih jauh Salman mengaku, bahwa struktur pendapatan PNS, antara gaji pokok dan tunjangan pasti akan diubah. Alasannya ini merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pasti jadi, tinggal menunggu waktu saja. Karena ini kan amanat UU, bisa segera, besok, lusa, tergantung kondisi politik dan keuangan negara kita," kata Salman.

Hanya saja, dia bilang, pelaksanaan dari struktur gaji PNS yang baru tidak dalam waktu dekat alias tahun ini.

"Belum tahun ini. Tahun ini masih pakai PP gaji yang lama, ada gaji ke-13 dan ke-14. Tinggal menunggu keputusan pimpinan karena dalam pelaksanaannya, momentumnya harus tepat," tandas Salman.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Minggu, 07 Januari 2018

Pemerintah berencana mengubah struktur pengupahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini dianggap tidak seimbang.

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana mengubah struktur pengupahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini dianggap tidak seimbang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) masih menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang memuat revisi tersebut.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengaku masih membahas revisi struktur pendapatan PNS, yakni gaji pokok dan tunjangan dengan kementerian/lembaga terkait.

"Masih terus dibahas dengan panitia antar kementerian," kata dia dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Minggu (7/1/2018).

Senada juga disampaikan Asisten Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja. "Sistem gaji dan tunjangan yang baru masih dalam pembahasan RPP-nya," ucapnya.

Sementara saat hal ini dikonfirmasi kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani maupun Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya belum ada jawaban sampai dengan berita ini ditayangkan.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, komposisi gaji PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kinerja, serta kemahalan daerah. Saat ini, komposisi tunjangan lebih besar dari gaji pokok. Ke depan, pemerintah akan mengubah komposisi tersebut karena gaji pokok terkait dengan jaminan sosial.

Untuk membahas perubahan komposisi tersebut, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Menteri PAN-RB Asman Abnur secara intensif.

"Kalau dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) kan disebutkan bahwa penerimaan PNS dari gaji, tunjangan, dan lain-lain. Menteri PAN-RB bersama dengan Menteri Keuangan sekarang sedang memikirkan format, struktur penggajian ini agar sesuai kebutuhan organisasi saat ini," kata dia.

Perbedaan Sistem Upah Lama dan Baru

Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Salman Sijabat menerangkan, perbedaan pengupahan ini terletak pada porsi upah.

Saat ini, porsi tunjangan PNS lebih besar dibanding dengan gaji pokok PNS. Dia mengatakan, pemerintah akan menaikkan porsi gaji pokok dalam sistem pengupahan PNS.

"Karena memang sistem penggajian sekarang ini tidak sesuai lagi. Gajinya kecil, tunjangan besar. Sehingga nanti dibalik gajinya besar, tunjangannya kecil. Sehingga kalau gaji besar tunjangannya kecil nanti pensiunnya jadi besar. Iuran kan berdasarkan gaji, kalau gajinya kecil kan pensiunnya kecil," jelas dia kepada Liputan6.com.

Dia mengatakan, kenaikan porsi gaji pokok untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Khususnya, saat PNS masuk masa pensiun. "Di masa tua, dan sekarang juga tentunya pemerataan juga harus sama karena itu beda-beda instansi," kata dia.

Dalam sistem baru tersebut, Salman mengatakan pemerintah memasukkan tingkat kemahalan daerah. Ini berbeda dengan sistem pengupahan PNS yang ada saat ini.

"Ada (perbedaan), yang lama itu tidak melihat kemahalan daerah, besok ada kemahalan daerah, gaji di Jakarta lebih mahal dari pada di Gorontalo," ujar dia.

Salman juga menuturkan, bisa saja ada daerah yang gajinya lebih tinggi dari Jakarta.  Ujar dia, itu tergantung tingkat kemahalan daerah. "Di Papua bisa lebih tinggi, tentu daerah tertentu bukan semua. Tidak semua mahal," ungkap dia.

Salman bilang, aturan ini akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP). Saat ini, Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan pembahasan PP tersebut. Dia berharap, PP itu rampung tahun ini.

"Ditargetkan paling tidak tahun ini paling lama harus selesai. Tapi hitung-hitungannya harus matang. Ini masalah nasional," kata dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Jumat, 05 Januari 2018

Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat periode 1 April 2018

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa berkenaan dengan percepatan proses penyelesaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode 1 April 2018 dan periode 1 Oktober 2018, dengan ini disampaikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor D.26-30/V.1-5/99 Tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat.

Selain itu, pada Poin 1 (satu) pokok Surat, dijelaskan kembali bahwa Pangkat dan Golongan Ruang PNS hingga saat ini masih berlaku sampai ada ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kamis, 04 Januari 2018

PNS Tidak Disiplin, Sekda: Tunjangan Bisa Berkurang

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa di tahun 2018, Pemerintah Kota Cirebon mulai menerapkan pengenaan sanksi pengurangan tunjangan tambahan penghasilan bagi jajaran pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak disiplin kerja. Kebijakan tersebut diberlakukan di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs Asep Deddi MSi mengatakan, saat ini pemkot menilai kinerja disiplin PNS lewat absensi yang terekam di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon. “Dari masing-masing perangkat daerah alatnya sudah ada untuk absensi sidik jari PNS, kita bisa pantau langsung karena rekapannya langsung di BKPPD,” ujar Asep, kemarin (3/1).

Sekda menyampaikan, di awal tahun 2018, kehadiran PNS 100 persen. Meski ada beberapa PNS yang masuk namun tidak mengikuti apel bersama karena alasan sakit. Sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja atau tidak disiplin, adalah berkurangnya nilai tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang akan diterima PNS bersangkutan.

Sanksi bagi PNS yang tidak masuk kerja atau tidak disiplin, diterangkan Sekda, adalah berkurangnya nilai tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang akan diterima PNS bersangkutan. “Kami serahkan kepada tiap-tiap instansi untuk melakukan monitoring sekaligus memberikan pembinaan apabila ada yang melanggar disiplin ya diberikan pelanggaran disiplin,” katanya.

Belum lagi, lanjut Sekda, pegawai yang ketahuan bolos juga akan secara otomatis mendapatkan hukuman pengurangan tunjangan. Karena setiap instansi terintegrasi dengan tunjangan kinerja pegawai, sehingga secara otomatis bagi pegawai yang bolos akan menerima hukuman pengurangan tunjangan.

“Secara sistem instansi kan terintegrasi dengan tunjangan kinerja. Kalau tidak masuk akan mempengaruhi tunjangan kinerja. Jadi selain teguran lisan juga mendapatkan pengurangan tunjangan,” jelasnya.

Berita ini bersumber dari Radar Cirebon.
Share:

Rabu, 03 Januari 2018

Pemerintah Habiskan Hampir Rp 500 Triliun buat Gaji PNS

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 495,7 triliun untuk membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) sepanjang 2017. Anggaran ini diberikan untuk PNS pusat dan daerah.

Dari data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (4/1/2018), realisasi belanja pegawai PNS pemerintah pusat hingga 30 Desember 2017 tercatat Rp 209,9 triliun atau 93,9 persen dari pagu anggaran Rp 223,6 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Jumlah tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp 205,7 triliun pada 2016, sebesar Rp 186,5 triliun pada 2015, dan Rp 155,4 triliun pada 2014.

Sementara dana untuk membayar gaji PNS daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota sampai dengan September 2017, diungkapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mencapai Rp 285,8 triliun.

Jumlah tersebut lebih besar dari anggaran PNS pusat. Adapun data hingga Desember masih dalam perhitungan atau konsolidasi.

"Realisasi belanja pegawai daerah dalam konsolidasi APBD Provinsi, Kabupaten, Kota sampai dengan September 2017 mencapai Rp 285,8 triliun atau 70,6 persen dari pagu APBD sebesar Rp 405,03 triliun," kata Boediarso dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com.

Dengan demikian, anggaran belanja pegawai untuk pembayaran gaji PNS pusat dan daerah di hampir sepanjang tahun lalu totalnya mencapai Rp 495,7 triliun.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Kebutuhan CPNS 2018 Tidak Akan Melebihi Jumlah yang Pensiun

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) tengah menunggu validasi ulang data dari instansi pemerintahan di pusat dan daerah dalam rangka penerimaan CPNS pada 2018.

Hal ini disampaikan Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HUKIP) Kementerian PAN-RB Herman Suryatman.

Herman menyatakan, pada Desember 2017 kemarin pihaknya sudah mengirimkan surat yang ditujukan kepada para pimpinan instansi atau pejabat pembina kepegawaian untuk segera melakukan validasi data terhadap usul kebutuhan pegawai atau usul formasi ke Kemenpan RB melalui aplikasi "e-formasi".

"Nah, sampai saat ini masih berproses, belum semua daerah menyampaikan validasi data kebutuhan formasinya," kata Herman, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/1/2018).

Validasi data, kata dia, dilakukan semua instansi pemerintah di lebih dari 500 kabupaten atau kota di Tanah Air. Setelah selesai validasi, Kemenpan-RB akan melakukan pengkajian yang komprehensif.

"Termasuk melihat kapasitas fisikalnya seperti apa, komposisi belanjanya seperti apa, belanja aparatur, belanja publik. Karena Pak Menteri kan memberikan arahan bagi yang belanja publiknya lebih besar, itukan akan mendapatkan prioritas. Kalau yang belanja publiknya kecil tentu itu akan kami evaluasi. Kan harus dipikirkan juga pengkajiannya," ujar Herman.

Baru setelah semua selesai, lanjut Herman, Menpan akan menetapkan formasi CPNS untuk masing-masing instansi. Penetapan formasi CPNS akan dilakukan secepatnya setelah validasi data selesai.

Karena itu, saat ini Herman belum dapat menyebutkan berapa angka kebutuhan CPNS untuk 2018.

"Belum, tapi sinyalnya sudah disampaikan oleh Pak Menteri ya, tidak melebihi jumlah yang pensiun. Nanti kan dikaji, fisikalnya dipertimbangkan, ya faktor-faktor lainnya, baru nanti akan sampai di angka berapa (kebutuhan CPNS 2018)," ujar Herman.

Herman juga belum dapat menyebutkan instansi mana yang bakal membuka penerimaan CPNS.

Namun, pada 2017 kemarin dua gelombang penerimaan CPNS dititikberatkan pada instansi di pusat seperti Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, 61 instansi dan 1 pemerintah daerah, tahun ini akan memberikan ruang juga untuk instansi di daerah.

"Pada 2018, Pak Menteri beri ruang untuk instansi daerah juga. Nanti akan diakomodasi sesuai kebutuhan obyektif di lapangan," ujar Herman.

Berita ini bersumber dari Kompas.
Share:

Selasa, 02 Januari 2018

Tidak Lakukan Sidak, Menteri PANRB Minta PPK Monitoring Pegawainya

Sahabat pembaca Info ASN (Aparatur Sipil Negara), sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tidak melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) pada hari pertama masuk kerja tanggal 2 Januari 2018. Namun Menteri minta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pak Menteri tidak melakukan sidak pada 2 Januari 2018 ini. Tapi beliau memberikan arahan, agar para PPK melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pegawainya di masing-masing instansi,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman, di Jakarta, Selasa (02/01).

Meskipun tidak melakukan sidak, bukan berarti Kementerian PANRB tidak memantau kedisiplinan pegawai ASN. Sebab dari monitoring PPK, hasilnya disampaikan kepada Kementerian PANRB, sebagai bahan evaluasi secara nasional.  

Herman mengatakan, bagi para abdi negara yang bolos pada hari ini akan ada sanksi disiplin. Sanksi itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Yang tidak menaati ketentuan, ada sanksi disiplin,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ketentuan mengenai cuti bersama tahun 2018 sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor  707 Tahun 2017, Nomor  256 Tahun 2017, Nomor : 01/SKB/Menpan-Rb/09/2017 yang ditetapkan pada tanggal 22 September 2017. SKB itu ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Dalam SKB tersebut, ada sebanyak 16 hari libur nasional serta 5 hari cuti bersama.  Ditegaskan kembali, tidak ada aturan mengenai libur ‘hari kejepit’.  ASN harus meningkatkan integritasnya sebagai pelayan masyarakat. “Tidak ada istilah hari kejepit. Tanggal 2 Januari seluruh PNS sudah harus masuk kerja,” tegas Herman.

Bukan hanya menekankan soal sanksi, untuk mengantisipasi adanya ASN yang bolos kerja, harus ada contoh keteladanan bagi para pimpinan di setiap unit kerja pada instansi pemerintah. Dengan adanya contoh kedisiplinan dari pimpinan, diharapkan setiap ASN bisa memberikan contoh baik dan pelayanan optimal bagi masyarakat. “Anstisipasinya harus ada keteladanan dari pimpinan setiap jenjang,” pungkas Herman.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statitsik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.