Info CPNS 2017 Jalur Umum, Info CPNS 2017 Jalur Honorer, Info Formasi CPNS 2017, Info Pendaftaran CPNS 2017, Info Syarat Pendaftaran CPNS 2017.

Kamis, 21 Desember 2017

Sri Mulyani Tegaskan Gaji PNS Dibayar 2 Januari

Sahabat pembaca Info ASN (Aparatur Sipil Negara), sudah tahukah anda bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak ada penundaan pembayaran gaji para pegawai negeri sipil (PNS) pada periode Januari 2018.

Dia bilang, gaji PNS pusat, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian tetap dibayarkan pada hari pertama kerja di awal bulan Januari 2018.

"Tidak ada penundaan. Kalau setiap tahun hari pertama mereka kerja ya itu dia mendapat gajinya," kata Sri Mulyani di PKN STAN, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Terkait dengan 1 Januari 2018 yang jatuh sebagai tanggal merah, kata Sri Mulyani, maka pemerintah tetap membayarkan pada hari pertama kerja pada tanggal 2 Januari.

"Kalau tanggal 1 merah, dan itu libur bersama maka dibayarkan tanggal 2. Itu selalu begitu kita. Jadi enggak ada penundaan. Pokoknya tiap hari pertama mereka bekerja itulah gaji akan masuk. Karena kita berhubungan juga dengan perbankan yang melakukan transfer pada saat itu," tutup dia.

Sebelumnya, Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan memungkinkan pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru bisa dilakukan pada 3 Januari 2018.

Adapun, pencairan gaji PNS pusat, prajurit TNI, dan anggota Kepolisian pada Januari 2018 juga tertuang dalam Surat Edaran dari Ditjen Perbendaharaan Nomor S-1130/PB/2017.

Berita ini bersumber dari Detik.


Share:

Rabu, 20 Desember 2017

Tahun Depan Berlaku Tapera, Peserta Akan Dikenakan Iuran 3%

Sahabat pembaca Info ASN (Aparatur Sipil Negara),sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong masyarakat untuk memiliki rumah. Salah satunya dengan cara menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan salah satu skema pembiayaan baru akan segera dilakukan uji coba pada tahun 2018. Adalah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang akan mulai dijalankan pada tahun 2018 mendatang.

"Di tahun 2018, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) siap beroperasi," ujarnya Saat ditemui di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Untuk Tapera, lanjut Lana, nantinya para peserta akan di kenakan iuran sebesar 3%. Yang mana 2,5% dikenakan langsung oleh peserta dan 0,5%% dibiayai oleh perusahaan.

"Tapera itu peserta yang iuran 3%. 2,5% dari peserta dan 0,5% dari perusahaan. Yang dapat otoritas MBR. Itu akan ditentukan batas penghasilan berapa. Bisa aja KPR dengan suku bunga rendah bisa bantuan uang muka," jelasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Tabungan Perumahaan Rakyat (Tapera) dipastikan akan segera beroperasi. Dengan peserta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahap awal.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pada tahap awal, pihaknya ingin terlebih dahulu membangun kredibilitas Tapera. Jika hal tersebut sudah terbangun barulah diikuti oleh pihak swasta.

"Diharapkan jika pada tahap pertama efektif, maka penerapan selanjutnya bagi pekerja swasta lebih mudah," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenko PMK dan Kemenko Polhukam Jadi Rp1,968 Juta-Rp29,085 Juta

Sahabat pembaca Info Aparatur Sipil Negara, sudah tahukah anda bahwa dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), pemerintah memandang perlu menyesuaikan Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan kedua Kemenko itu.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 15 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam Perpres ini disebutkan, Pegawai (PNS dan Pegawai lainnya) di Lingkungan Kemenko Bidang PMK dan Kemenko Bidang Polhukam, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

“Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu,” bunyi Pasal 2 Ayat (2) Perpres ini.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada: a. Pegawai di Lingkungan Kemenko Bidang PMK dan Kemenko Bidang Polhukam yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di Lingkungan Kemenko Bidang PMK dan Kemenko Bidang Polhukam  yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;  c. Pegawai di Lingkungan Kemenko Bidang PMK dan Kemenko Bidang Polhukam yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; d. Pegawai di Lingkungan Kemenko Bidang PMK dan Kemenko Bidang Polhukam  yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi.

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu:

“Tunjangan kinerja bagi pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud diberikan terhitung mulai bulan April 2017,” bunyi Pasal 5 Ayat (1) Perpres Nomor 112 Tahun 2017.

Sedangkan tunjangan kinerja bagi pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana dimaksud, menurut Pasal 5 Ayat (1) Perpres Nomor 117 Tahun 2017, diberikan terhitung mulai bulan Juni 2017.

Adapun Menko Bidang PMK yang mengepalai dan memimpin Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menko Polhukam yang mengepalai dan memimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kemenko Bidang PMK dan Kemenko Bidang Polhukam,  terhitung mulai bulan Januari 2017.

“Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara,” banyak Pasal 7 kedua Perpres itu.

Pasal 13 Perpres tersebut menegaskan, Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 15 Desember 2017.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian PANRB dan Kementerian BUMN Jadi Rp2,531 Juta-Rp33,240 Juta

Sahabat pembaca Info Aparatur Sipil Negara, sudah tahukah anda bahwa dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah memandang perlu menyesuaikan tunjangan kinerja di kedua kementerian tersebut.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 15 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 114 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PANRB dan Perpres Nomor: 119 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN.

Dalam Perpres ini ditegaskan, pegawai (PNS dan pegawai lainnya) di Lingkungan Kementerian PANRB dan Kementerian BUMN, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

“Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu,” bunyi Pasal 2 Ayat (2) Perpres tersebut.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada: a. Pegawai di Lingkungan Kementerian PANRB dan Kementerian BUMN yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di Lingkungan Kementerian PANRB dan Kementerian BUMN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di Lingkungan Kementerian PANRB dan Kementerian BUMN yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; d. Pegawai di Lingkungan Kementerian PANRB dan Kementerian BUMN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan; e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi.

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, yaitu:


Menurut Perpres tersebut, tunjangan kinerja bagi pegawai di Lingkungan Kementerian PANRB diberikan terhitung mulai bulan Februari 2017. Sedangkan tunjangan kinerja bagi pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN diberikan terhitung mulai bulan Juni 2017, dan diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengepalai dan memimpin Kementerian PANRB diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian PANRB, dan diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Demikian juga halnya Menteri Badan Usaha Milik Negara yang mengepalai dan memimpin Kementerian BUMN diberikan tunjangan kinerja sebesar I50% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian BUMN, dan diberikan terhitung mulai bulan Januari 20I7.

“Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara,” bunyi Pasal 7 kedua Perpres tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2017 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 Desember 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.

Share:

Selasa, 19 Desember 2017

TMT Pengangkatan CPNS 2017 Ditetapkan Usai Instansi Umumkan dan Usulkan

Sahabat pembaca Info Aparatur Sipil Negara, sudah tahukah anda bahwa Deputi Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto menyampaikan bahwa penentuan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 dilakukan berdasarkan usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) masing-masing intansi yang harus diterima Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat akhir Februari 2018.

"Keputusan ini ditetapkan dalam Surat Kepala BKN Nomor K26-30/V 154-1 /99 Tanggal 11 Desember 2017 perihal Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2017 yang telah disampaikan BKN kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi penerima CPNS tahun 2017,” ujarnya.
Berikut kebijakan penetapan TMT CPNS 2017 yang diatur melalui Surat Kepala BKN yang disampaikan kepada instansi, di antaranya:
  1. Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang baru dapat pengumuman hasil final seleksi CPNS Tahun 2017 setelah tanggal 1 Desember 2017, maka TMT pengangkatan sebagai CPNS ditetapkan tanggal 1 bulan berikutnya di bawah koordinasi BKN;
  2. Mengingat sampai dengan akhir bulan November 2017 hasil seleksi CPNS belum seluruhnya diselesaikan maka pengangkatan CPNS dapat melampaui batas tahun anggaran berjalan;
  3. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai CPNS dilakukan pada tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP kepada Kepala BKN bagi Instansi Pusat dan Kepala Kantor Regional VIII BKN bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
  4. Usul penetapan NIP bagi CPNS sudah harus diterima secara lengkap di BKN paling lambat akhir Februari 2018
Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Senin, 18 Desember 2017

Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Jadi Rp2,531 Juta – Rp33,240 Juta

Sahabat pembaca Info Aparatur Sipil Negara, sudah tahukah anda bahwa Dengan pertimbangan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicapai Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah memandang perlu menyesuaikan Peraturan Presiden Nomor 136 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Atas pertimbangan tersebut, pada 15 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 131 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurut Perpres ini, pegawai (PNS dan Pegawai lainnya) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

“Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud diberikan setelah mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu,” bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres ini.

Tunjangan kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini,  tidak diberikan kepada: a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai;  d. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan e. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi.

Tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana dimaksud  tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini, yaitu:

Tukin KKP

“Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diberikan terhitung mulai bulan Februari 2017, dengan memperhitungkan capaian kinerja pegawai setiap bulannya,” bunyi Pasal 5 Ayat (1,2) Perpres ini.

Dalam Perpres ini juga disebutkan, Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengepalai dan memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 15 Desember 2017 itu. 

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Jumat, 15 Desember 2017

Usulan Formasi CPNS Paling Lambat Akhir Desember

Sahabat pembaca Info Aparatur Sipil Negara, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah untuk menetapkan hasil analisis beban kerja, rincian peta jabatan, dan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Calon Pegawai  Negeri Sipil (CPNS) di instansi masing-masing. Dokumen penetapan itu harus disampaikan kepada Menteri PANRB melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi) paling lambat akhir Desember 2017.

Melalui surat pemberitahuan dengan nomor B/750/M.SM.01.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri minta PPK Pusat dan PPK Daerah melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi.

“Perlu kami sampaikan bahwa usulan kebutuhan PNS diprioritaskan untuk jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core business) instansi. Khusus untuk pemerintah daerah diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, serta jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur,” tulis surat tersebut.

Ditambahkan, khusus untuk pemerintah daerah, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan APBD yang rasio belanja pegawainya di bawah 50 persen. Usulan harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional. Selain itu, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan data pada menu usulan formasi.

PPK pusat dan daerah juga diminta melampirkan peta jabatan yang ditandatangani oleh PPK dalam bentuk Keputusan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah  Non Kementerian (LPNK), Gubernur, Bupati, atau Walikota, serta dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.

Jika ada kekeliruan dalam pengisian data jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan jumlah atau alokasi pada menu usulan formasi, agar segera dilakukan perbaikan pada menu struktur organisasi, analis jabatan dan usul formasi. “Panduan untuk perbaikan tersebut dapat dilihat pada sistem aplikasi e-formasi,” tulis Menteri Asman pada surat tersebut.

Ditegaskan, kebutuhan formasi CPNS untuk jabatan pelaksana harus sesuai dengan Peranturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah juncto Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2017. Sedangkan  usulan untuk jabatan fungsional tertentu terbatas pada jenjang ahli pertama, jenjang terampil, dan jenjang pemula.

Semua proses tersebut disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB paling lambat harus diterima pada akhir Januari 2018. Sementara soft copy disampaikan melalui surat elektronik kepada ke alamat email : asdep2.sdma@menpan.go.id.

Diingatkan kembali, semua pihak harus berhati-hati terhadap penipuan mengenai rekrutmen PNS. Untuk perkembangan lebih jauh dan informasi resmi mengenai hal-hal di atas, harap memantau pada laman www.menpan.go.id.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Rabu, 13 Desember 2017

Pada tahun 2018 pembukaan CPNS akan didominasi untuk pemerintah daerah.

Sahabat pembaca Info Aparatur Sipil Negara, sudah tahukah anda bahwa bagi masyarakat yang belum lolos dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017, jangan berkecil hati. Pada 2018, pemerintah akan kembali membuka seleksi CPNS.

Jika tahun ini mayoritas pendafataran CPNS mayoritas untuk Kementerian/Lembaga di pemerintahan pusat, pada tahun depan pembukaan CPNS akan didominasi untuk pemerintah daerah.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, Kementerian PANRB telah mengusulkan jumlah pembukaan CPNS 2018 ke Kementerian Keuangan.

"Yang jelas pada 2018 itu yang akan pensiun itu sebanyak 250 ribu orang, d imana 38 ribu itu di pemerintah pusat dan sisanya di daerah. Posisi terakhir baru itu yang kami sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk 2018," kata dia dalam Media Gathering di Bogor, Rabu (13/12/2017).

pemerintah tetap melakukan seleksi CPNS 2018 dengan sistem zero growth, mengingat moratorium sampai saat ini belum dicabut oleh Menteri PANRB. Artinya, tambahan CPNS tidak akan melebihi jumlah PNS yang pensiun.

Mengenai jadwal seleksi CPNS 2018, Setiawan mengaku masih belum bisa memastikan bulan apa akan diadakan. Hanya saja dirinya memiliki tenggat waktu yang diharapkan.

"Biasanya kami kalau sudah usulkan, nanti akan menunggu usulan dari instansi pemerintahan. Baru nanti kita validasi, itu akan kita lakukan di Februari-Maret 2018. Baru kalau sudah selesai nanti kita persiapan untuk buka lagi," tanbah dia.

Usulan posisi yang dilakukan isntansi pemerintahan, saat ini Kementerian PANRB sudah menerapkan model e-formasi. Dengan ini maka akan mempersingkat waktu validasi.

Posisi-posisi yang akan disetujui oleh Kementerian PANRB ini nantinya akan disesuaikan dengan visi misi masing-masing pemerintahan baik pusat dan daerah.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Selasa, 12 Desember 2017

Teruji Mampu Cegah KKN, Kementerian Gelar Simulasi CAT CPNS

Sahabat pembaca Info Aparatur Sipil Negara, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengadakan tes Computer Asissted Tes (CAT) dalam acara pameran memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi reformasi birokrasi khususnya di bidang SDM Aparatur yang telah  terbukti dan teruji mampu menghilangkan KKN dalam rekrutmen CPNS. "Kami memandang kebijakan ini penting disampaikan kepada masyarakat," ujar Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi di Jakarta, Senin (11/12).

Dikatakan, sistem CAT yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Begara (BKN) telah digunakan dalam seleksi CPNS mulai tahun 2013, untuk sebagian instansi pemerintah. Sistem ini diterapkan secara menyeluruh pada seleksi CPNS pada 2014, dan kembali diterapkan tahun 2017.

Pemerintah akan kembali menggunakan sistem CAT dalam seleksi CPNS pada tahun-tahun berikutnya. "Untuk itu, Kementerian PANRB dan BKN akan terus melakukan sosialisasi. Salah satu caranya dengan menggelar simulasi CAT dalam pameran seperti ini," imbuh Suwardi.

Terlebih, pameran ini untuk memperingati hari anti korupsi sedunia, maka masyarakat juga wajib mengetahui bahwa seleksi CPNS sekarang tidak bisa KKN. "Tidak bisa dengan cara-cara dulu, yang kental dengan KKN, lewat calo dan sebagainya. Kalau mau lulus tes CPNS harus belajar, bukan lewat calo," tegasnya.

Secaracterpusah, salah seorang pengunjung Yogi (32) menilai bahwa sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan sistem CAT sudah baik. Pasalnya, dengan sistem yang telah menggunakan teknologi tersebut dapat menutup ruang untuk oknum yang berbuat kecurangan.

Diakui, ada sementara pihak yang mengambil kesempatan dalam seleksi CPNS, seperti menjanjikan masuk CPNS tanpa melalui tes. Namun hal tersebut terbantahkan dengan sistem CAT yang bersifat real time, sehingga tidak dapat melakukan kecurangan sekecil apapun.

“Menurut saya pribadi, sistem ini sudah cukup bagus, dengan sifatnya yang real time, setiap orang dapat melihat secara langsung hasil yang dia kerjakan. Hal tersebut juga dapat mengubah persepsi masyarakat, yang menilai masuk PNS dapat melalui pejabat yang dikenal,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Jhon (23), seorang mahasiswa, yang mengatakan bahwa sistem CAT memberi kemudahan pada masyarkat yang ingin mengikuti seleksi CPNS. Karena apabila tes seleksi CPNS menggunakn kertas seperti sebelumnya dinilainta rumit dan tidak efisien.

“Tes dengan kertas sangat tidak efisien, dan cenderung ada manipulasi. Kalau dengan sistem komputer (CAT) ini kan selesai tes, hasilnya langsung kelihatan, jadi mau gimana dicuranginnya,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menilai bahwa sistem CAT yang ditetapkan pemerintah untuk seleksi CPNS sangat tepat. Selain memberi kemudahan, tes tersebut juga dapat menjadi sebuah saringan untuk memperoleh Aparatur Negara yang melek teknologi.

Lebih lanjut Suwardi mengatakan, simulasi CAT CPNS digelar selama dua hari, Senin - Selasa (11 - 12) Desember 2017. Bagi warga masyarakat yang ingin mencoba, dipersilakan mengunjungi Stand  Kementerian PANRB di hotel Bidakara.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Kamis, 07 Desember 2017

Selamat Bagi Peserta yang Lulus CPNS BKN 2017

Sahabat pembaca Info Aparatur Sipil Negara, sudah tahukah anda bahwa hasil akhir kelulusan peserta seleksi CPNS BKN 2017 sore ini Rabu, (06/12/2017) diumumkan kepada pelamar. Peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan integrasi perolehan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas Nomor : B/712/S.SM.01.00/2017 tanggal 5 Desember 2017 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang pengadaan CPNS Tahun 2017 .


Bagi pelamar yang namanya tercantum sebagai peserta yang lulus untuk mengikuti tahap pemberkasan yang akan dilaksanakan pada Rabu, 13 Desember 2017 di Kantor Pusat BKN Jakarta dan Kantor Regional BKN sesuai lokasi tes peserta. 

Selengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut: Hasil Seleksi CPNS BKN 2017

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Selasa, 05 Desember 2017

PNS Diharapkan Manfaatkan Tapera

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anada bahwa Bapertarum yang selama ini mengelola dana tabungan perumahan milik PNS akan bertranformasi menjadi Tapera menyusul diberlakukannya UU No. 4/2016 tentang Tapera. Setelah terbentuk, lembaga ini siap meluncurkan program baru yakni Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dengan adanya UU Tapera, dalam waktu dua tahun sejak diundangkan, tepatnya yakni tanggal 23 Maret 2018,  Bapertarum akan dilebur. Namun demikian, layanan yang diberikan Tapera tidak akan jauh berbeda dengan Bapertarum, yakni meningkatkan kesejateraan PNS. Namun Tapera lebih luas lagi juga untuk masyarakat.

Direktur Utama Bapertarum PNS Heroe Soelistiawan mengatakan, PNS harus memanfaatkan momen lima tahun pertama sejak Tapera dibentuk. “Lima tahun pertama, PNS dan BUMN yang akan menjadi anggota Bapertarum. Jadi segerakan dimanfaatkan,” ujarnya usai bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, Selasa (05/12).

Ditambahkan, jika nanti Tapera telah beroperasi, PNS tidak hanya mendapatkan pinjaman untuk membayar uang muka tapi juga mendapatkan pembiayaan rumah. Setelah lima tahun, masyarakat juga akan menjadi anggota dari Tapera. Dibandingkan Bapertarum, Heroe mengatakan bahwa fasilitas di Tapera lebih komprehensif.

Dirut Bapertarum ini berharap Menteri PANRB Asman Abnur memberikan dukungan optimal terhadap pemanfaatkan dana-dana Bapertarum untuk PNS. “Aset dan hasil dari Bapertarum setelah dilikuidasi dapat dikembalikan lagi ke PNS,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Sabtu, 02 Desember 2017

Presiden perintahkan tunjangan profesi guru dibayar tepat waktu

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Presiden Joko Widodo mengatakan peningkatan mutu guru harus diimbangi dengan kesejahteraan yang didapat guru sehingga tunjangan profesi guru harus dibayar sesuai waktu dan jumlahnya.

"Tentu harus disesuaikan dengan kemampuan negara, karena itu saya mohon agar persoalan sertifikasi dapat dilaksanakan dengan baik dan tunjangan profesi bagi guru yang telah disertifikasi dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah," kata Jokowi pada puncak Hari Guru Nasional dan HUT Ke-72 PGRI di Stadion Patriot, Bekasi, Sabtu.

Presiden menegaskan akan memeriksa seluruh proses pencairan tunjangan bagi guru yang telah dialokasikan pemerintah dan memerintahkan penyederhanaan urusan administrasi yang menjadi hambatan guru dalam mengajar.

"Ini saya titip kepada Pak Mendikbud, kepada Pak Menpan, kepada gubernur, kepada bupati, kepada wali kota. Jika pelayanan publik sekarang jauh lebih baik, terbuka, dan transparan, saya harap sistem layanan tata kelola guru di pusat dan daerah juga bisa lebih cepat dan lebih efektif, serta lebih efisien," ujar Presiden.

Jokowi menjelaskan kekurangan guru akan diisi secara bertahap sesuai kemampuan pemerintah, sedangkan dalam mengangkat guru, pemerintah akan mengutamakan meritokrasi dan guru-guru dengan masa pengabdian lama.

"Jangan ditutup kesempatan mereka. Sedangkan guru-guru 3T, guru yang berada di posisi terdepan, terluar, tertinggal yang telah mengabdi puluhan tahun, yang memiliki kompetensi dan kualifikasi harus diberikan prioritas. Pemerintah tidak akan meninggalkan para guru yang telah mengabdi dengan gigih," tegas Jokowi.

Presiden memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi memastikan pengisian kekurangan pengajar dilakukan dengan baik.

Berita ini bersumber dari Antaranews.
Share:

Lowongan pegawai non pns kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Non PNS Kontrak.

Pengumuman selengkapnya download disini

Berita ini bersumber dari BKD Provinsi DIY.
Share:

Jumat, 01 Desember 2017

Jika ASN Tak Berubah, Pembangunan Terkendala

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Peserta Pelatihan dan Pendidikan Tongkat 1 harus menjadi motor penggerak perubahan bagi organisasi. Tanpa kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, birokrasi tidak akan mampu menjalankan perannya dengan baik.

Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat memberi pengarahan pada acara pelepasan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXVII Tahun 2017 di Ruang Auditorium Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (30/11).

Menteri Asman mengatakan, ASN memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. ASN memiliki peran yang strategis, yaitu melaksanakan kebijakan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Birokrasi tidak dapat hanya menjalankan rutinitas pemerintahan yang itu-itu saja. Harus ada perubahan-perubahan dan senantiasa selalu berupaya untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik dari hari ke hari," ujarnya.

Ditambahkan, saat ini pemerintah berupaya untuk membangun Indonesia yang melayani, yaitu Indonesia yang pemerintahannya, masyarakatnya, dan para pelaku usahanya secara bersama-sama melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan Indonesia yang ramah investasi. Selain itu juga ramah pariwisata, ramah lingkungan, dan sangat kompetitif dalam melayani, sehingga pembangunan ekonomi Indonesia dapat berkesinambungan. "Mentalitas melayani inilah yang diharapkan dapat menjadi unggulan dan pembeda Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Indonesia harus bergerak ke arah sana, sehingga kita dapat memenangkan persaingan global di berbagai bidang," ungkapnya.

Terhadap ASN sendiri, lanjut Menteri, perubahan cara pandang dan perilaku benar-benar menjadi tumpuan keberhasilan sektor lainnya. Jika ASN tidak berubah, maka bidang-bidang pembangunan akan terkendala keberhasilannya. "Perubahan itu kita lakukan melalui reformasi birokrasi psebagai faktor pengungkit penting dalam pembangunan suatu bangsa, bahkan bagi negara-negara yang telah maju sekalipun," imbunya.

Maka dari itu, Menteri Asman berharap lulusan LAN dapat menjadi individu-individu yang sangat dipercaya mutu kompetensi dan perilakunya untuk menjadi pemimpin birokrasi pemerintahan di Indonesia. "Sekembalinya saudara-saudara ke intansi masing-masing, saya berharap agar ide-ide atau pemikiran yang didapatkan dari Diklat Kepemimpinan ini dapat diimplementasikan dan dikembangkan guna mendukung pergerakan reformasi di intstansi saudara masing-masing," ucapnya.

Menteri juga mengingatkan agar terus dibangun jaringan yang sudah terjalin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetensi di bidang manajemen kepemerintahan bidang-bidang pembangunan.
 
Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statitsik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.