Info CPNS 2017 Jalur Umum, Info CPNS 2017 Jalur Honorer, Info Formasi CPNS 2017, Info Pendaftaran CPNS 2017, Info Syarat Pendaftaran CPNS 2017.

Rabu, 19 Desember 2018

Januari 2019, Rekrutmen PPPK Dimulai

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengungkapkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dimulai tahun depan. Rekrutmennya akan dilakukan dengan sangat terbuka bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, PPPK diharapkan bisa merekrut tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan SDM di Indonesia terutama yang memiliki usia di atas 35 Tahun.

“PPPK terbuka untuk seluruh profesi ahli yang dibutuhkan secara nasional dan sangat berpeluang untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Juga bagi para Diaspora yang kehadirannya dalam birokrasi diharapkan bisa berkontribusi positif bagi Indonesia,” tutur Syafruddin, Rabu (19/12).

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan teknis penyusunan kebutuhan P3K sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS. Di mana instansi mengusulkan kebutuhan ke KemenPAN-RB. Kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada KemenPAN-RB terkait kebutuhan formasi tersebut.

“Jika kebutuhan formasi tersebut juga disesuaikan dengan ketersediaan alokasi belanja pegawai daerah yang tidak lebih dari 50 persen,” terangnya.

Sementara itu, Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan rekrutmen PPPK rencananya akan terbagi menjadi dua fase. Fase pertama akan dilaksanakan pada pekan keempat Januari 2019. Selanjutnya fase kedua akan diselenggarakan setelah Pemilu yang berlangsung pada April 2019.

Selain itu, pada 2019 rencananya akan kembali dibuka rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan pegawai terutama bidang pendidikan dan Kesehatan. Menyusul banyak pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada 2019.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Sabtu, 01 Desember 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterbitkan

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterbitkan. PP ini sekaligus menjadi payung hukum penyelesain masalah honorer K2 (kategori dua) dan non kategori usia di atas 35 tahun.

"PP Manajemen PPPK sudah ditetapkan. Bagaimana mekanisme perekrutannya akan dibahas lagi. Saya akan membahas masalah perekrutan guru honorer menjadi PPPK ini dengan Ketum PB PGRI pekan depan," kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada puncak Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI ke-73 di Stadion Pakansari Bogor, Sabtu (1/12).

Dia menyebutkan, pemerintah sudah merekrut guru CPNS sebanyak 112 ribu. Sedangkan untuk rekrutmen guru honorer harus disesuaikan dengan dana APBN dan aturan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya perhatikan masalah guru tapi semua harus ikuti aturan. Saya akan ajak ketum PB PGRI untuk membahas ini," ujarnya.

Sementara Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi mengungkapkan, mekanisme PPPK akan dibuat lebih mudah untuk guru honorer di atas usia 35 tahun. Salah satu kemudahannya adalah tesnya hanya sekali sepanjang mereka mengabdi.

"Saya akan membahas ini nanti dan akan meminta agar mekanismenya dibuat lebih mudah. Intinya PPPK untuk memenuhi kebutuhan guru yang masih kurang. Yang usia di bawah 35 tahun bisa diangkat CPNS sedangkan di atas 35 menjadi PPPK," tandasnya.

Dia menyebutkan, saat ini ada kekurangan 735 ribu guru yang akan diselesaikan bertahap. Bila diangkat tiap tahun 100 ribu per tahun, berarti tujuh tahun masalah guru baru selesai. Ini waktu yang cukup lama sehingga masih akan dibahas formulasinya.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

Jumat, 26 Oktober 2018

RPP Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Masuki Tahap Akhir

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamasi Birokrasi Syafruddin mengemukakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Pegawai Pemerintah saat ini sudah dibahas dalam tahap akhir.

“Tinggal penerapan dari beberapa Kementerian/Lembaga (K/L),” kata Syafruddin dalam Konperensi Pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, yang diselenggarakan di Aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Kamis (25/10) siang.

Menurut Menteri PANRB, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diperlukan untuk mengisi kekurangan pegawai dengan tenaga-tenaga kompeten.

Selain itu, keberadaan PPPK juga dapat mengakomodasi para tenaga yang sudah mengabdi lama, antara lain guru- guru honorer karena umurnya sudah lewat namun tidak lolos dalam seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atau persyaratannya kurang.

“Selain itu PPPK juga bisa menarik Diaspora, ini kami sudah sampaikan ke ibu Menlu untuk para Diaspora yang berada di luar negeri untuk berperan membangun negeri,” ucap Syafruddin seraya mengingatkan kembali bahwa RPP PPPK itu saat ini sudah berproses.

Tenaga Pendidik Terbanyak

Mengenai seleksi CPNS Tahun 2018, Menteri PANRB Syafruddin mengemukakan, jumlah pelamar keseluruhan mencapai 3.628.284 orang. Selanjutnya, akan dilakukan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) yang akan dilaksanakan di  873 titik di seluruh Indonesia dengan prinsip memudahkan dan mendekatkan pelamar ke lokasi tes.

Seleksi CPNS ini, menurut Syafruddin dilakukan untuk merekrut sebanyak 238.015 formasi CPNS. Formasi terbesar yang akan direkrut dalam seleksi CPNS kali ini adalah tenaga pendidik 52%, tenaga kesehatan 25%, dan tenaga teknis dan infrastruktur lainnya 23%. 

Berita ini bersumber dari SETKAB RI.
Share:

Jumat, 21 September 2018

PPPK, Solusi untuk Eks Honorer K-II Dwi

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa  Pemerintah segera merampungkan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini untuk memberi kesempatan masyarakat berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk negara. “Seleksi PPPK akan dilakukan setelah seleksi CPNS tahun 2018 selesai," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin kepada wartawan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/09).

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja dan sejumlah pejabat terkait.

Dijelaskan lebih lanjut, untuk mendapatkan SDM aparatur yang berkualitas, pemerintah mengadakan seleksi CPNS yang kompetitif. Namun di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan orang-orang yang telah berjasa dan berjuang cukup lama untuk negara dan menanti menjadi ASN. "Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi melalui PPPK. Termasuk di dalamnya eks tenaga honorer kategori dua yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS," tegas mantan Wakapolri ini.

Peluang itu juga terbuka bagi pelamar yang tidak lulus dalam seleksi CPNS untuk mengikuti tes PPPK. Seleksi PPPK dapat diikuti oleh pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun. “Bahkan bagi yang usianya setahun sebelum batas usia pensiun juga dapat mengikuti tes,” imbuh Syafruddin.

Dikatakan, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dari pengadaan sampai pensiun ASN. Hal itu juga berlaku bagi tenaga eks honorer Kategori II (K-II) serta Pegawai non-PNS yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah. Sesuai dengan UU tersebut, untuk dapat diangkat menjadi CPNS maupun PPPK harus melalui tes.

Menteri Syafruddin memberikan gambaran tenaga honorer yang jumlahnya cukup banyak. Hingga tahun 2014, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer sebanyak 1.070.092 orang. Jumlah ini berawal dari pendataan pertama tenaga honorer sebanyak 920.702 orang, dan dilakukan pengangkatan sebanyak 860.220 orang tenaga honorer K-1 tanpa tes. Pada tahun 2013, dilakukan tes untuk tenaga honorer K-II, dan sebanyak 209.872 orang.

Pengangkatan honorer K-II itu berawal dari adanya pengaduan dari tenaga honorer yang merasa memenuhi syarat tetapi tidak diangkat. Kemudian dilakukan pendataan kedua, dan diperoleh data sejumlah 648.462 orang. Atas kesepakatan bersama pemerintah dengan Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR, pemerintah mengeluarkan PP No. 56 tahun 2012 untuk melaksanakan tes satu kali bagi tenaga honorer K-II.

“Bila dibandingkan dengan pengangkatan PNS dari pelamar umum yang hanya sebanyak 775.884 orang (dengan tes), tenaga honorer yang diangkat sejak tahun 2005-2014 lebih besar, yakni 1.070.092 orang, atau sekitar 24,7% dari jumlah PNS saat ini,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kepada pemerintah daerah untuk tidak ada lagi merekrut guru honorer. “Bisa kita pantau, jika ada yang melanggar, akan kami kenakan sanksi. Mohon kerja samanya,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan akan dibuat peta jabatan formasi untuk PPPK. “Jadi tidak hanya guru saja, tetapi juga untuk jabatan-jabatan lainnya,” ujarnya.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Sabtu, 04 Agustus 2018

Targetkan Zero Defect, BKN Optimalkan Persiapan Rekrutmen CPNS 2018

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa “Mematangkan Persiapan Panitia dalam Proses Seleksi CPNS Tahun Anggaran (TA) Tahun 2018 merupakan harga mati. Hal-hal detil tak boleh luput dari perhatian kita”. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS melalui sistem CAT BKN pada Jumat (03/08/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Rapat tersebut merupakan konsolidasi panitia persiapan seleksi CPNS TA 2018 yang dihadiri sejumlah Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan juga Kepala Kantor Regional BKN seluruh Indonesia guna melakukan koordinasi terkait kegiatan besar yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu mendatang.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti mengimbau kepada seluruh peserta rapat agar dapat berkaca pada seleksi tahun sebelumnya sehingga dapat meminimalisasi hal-hal yang tidak semestinya terjadi. “Hindari kesalahan jika perlu hingga zero defect,” imbau Usman.

Selanjutnya, Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto dalam paparannya menyampaikan, setidaknya terdapat 14 tim yang sudah dibentuk guna menyukseskan kegiatan ini. “Tim yang sudah dibentuk ditambah dengan perwakilan Kantor Regional BKN seluruh Indonesia. Saat ini tim-tim tersebut sedang melakukan pematangan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 guna mewujudkan keselarasan dalam proses kerja mendatang,” tambah Haryomo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian, Sabar Parlindungan Sormin turut menjelaskan bahwa saat ini persiapan sistem pendaftaran yang sudah dibangun mencapai angka 80%-95% dan ke depan akan disediakan helpdesk yang digawangi tim Humas BKN sebagai salah satu call centre dan wahana konsultasi terkait penerimaan CPNS.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Kamis, 02 Agustus 2018

Kepala BKN: Dalam 4 Tahun Ke Depan ASN Harus Beralih Ke Era Digital

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam 4 tahun ke depan harus beralih dari dunia layanan manual ke era layanan digital bidang kepegawaian. Hal itu dimaksudkan untuk penetrasi Human Capital Management dalam Era 4.0 menuju World Class ASN. Harapan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam acara Pelatihan Penataan dan Managemen Kinerja ASN se-Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung, di Hotel Ibis Bandung Jawa Barat, Rabu (1/8/2018). Kegiatan itu diikuti oleh 40 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Prov. Jawa Barat dan Banten

Lebih lanjut Kepala BKN menyampaikan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dimulai dari rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Menurutnya, CPNS yang direkrut hendaknya tidak lagi diperuntukkan mengisi pekerjaan teknis semata, akan tetapi juga dipersipkan untuk mengisi kepemimpinan di masa depan. “Oleh sebab itu diperlukan perlakuan dan kualifikasi yang berbeda ketika melakukan rekruitmen pegawai. Setiap organisasi harus bisa melihat future government,” ujar Kepala BKN.

Menyinggung soal kebutuhan pegawai, Kepala BKN meminta pihak terkait untuk menghitung dengan cermat dan teliti mengenai penghitungan kebutuhan pegawai juga mempertimbangkan penerapan digital innovation. “Seharusnya dengan pemanfaatan teknologi, kebutuhan SDM akan berkurang. Semua harus disiapkan dari sekarang, kata Kepala BKN. Lebih jauh Kepala BKN menilai bahwa perencanaan SDM harus dilakukan dengan baik. “Tidak seperti selama ini. Masih terjadi kebutuhan untuk pengisian jabatan yang lowong, banyak instansi yang tidak memiliki pegawai dengan kualifikasi jabatan yang dibuthkan,” tegas Kepala BKN.

Kepala BKN juga memaparkan bahwa saat ini manajemen ASN tidak hanya berkutat pada masalah kompetensi saja. “Kita juga mempunyai masalah dengan redistribusi, tenaga guru dan kesehatan misalnya,” beber Kepala BKN. Untuk mengatasinya, menurut Kepala BKN bahwa jalan yang paling mudah untuk mencukupi kebutuhan guru dan tenaga kesehatan di masa yang akan datang tidak perlu lagi diisi oleh PNS. “Akan tetapi profesi tenaga guru dan kesehatan sebaiknya diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) seperti pada negara-negara maju,” ungkap Kepala BKN.

Sementara itu dalam keempatan yang sama Kepala Kantor Regional (Kanreg) III BKN Bandung Imas Sukmariah mengharapkan bahwa para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Prov./Kab./Kota dan Instansi Vertikal se-Wilayah kerja Kantor Regional III BKN di wilayah Prov. Jawa Barat dan Banten dapat memahami strategi penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Khususnya dalam pelaksanaan redistribusi ASN, memahami best practise tentang implementasi manajemen kinerja dan perbandingan best practise (praktek terbaik) dalam pengembangan SDM. Oleh sebab itulah mereka kami undang untuk mengikuti kegitan pelatihan ini,” pungkas Imas. 

Berita ini bersumber dari BKN.



Share:

Matangkan Kesiapan Rekrutmen CPNS TA 2018, BKN Hadiri Rapat Bersama Tim Pokja dan QA Panselnas

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa senantisa menyajikan pelaksanaan kerja yang lebih baik menjadi komitmen Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, termasuk dalam hal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Memenuhi undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan kesiapannya untuk menyelenggarakan penerimaan CPNS Tahun Anggaran (TA) 2018, Kamis (2/8/2018), di Kantor Kemenpan RB. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan, “Siang tadi, kami memaparkan kesiapan BKN untuk pelaksanaan seleksi CPNS 2018 di hadapan Tim Besar Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di Kementerian PANRB di antaranya Tim Teknis Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan, Pokja Pengamanan Teknologi, Pokja Audit IT dan Quality Assurance (QA) Panselnas”.

Pada kesempatan itu, sambung Ridwan, BKN memaparkan kesiapan infrastruktur yang berada di bawah pengelolaan BKN di antaranya Portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) dan sistem Computer Asissted Test (CAT) dalam mendukung rekrutmen CPNS yang obyektif dan akuntabel. “Perlu kami sampaikan bahwa Portal SSCN kini telah diperbaiki menjadi lebih user friendly berkat adanya self guided mechanism yang akan meminimalisasikan kesalahan memilih formasi berdasarkan latar belakang pendidikan. Calon pendaftar juga akan diberikan informasi real time tentang jumlah pelamar pada formasi tertentu dan K/L/D tertentu”.

Dengan kondisi ini, sambung Ridwan, calon pelamar diharapkan akan semakin dimudahkan melakukan pendaftaran saat penerimaan CPNS 2018 telah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah.

Ridwan menambahkan, BKN telah mengantongi 134 titik lokasi untuk kepentingan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT BKN. Namun, dia menekankan, jumlah tersebut masih tentatif dalam arti bisa berubah mengikuti kebutuhan perkembangan yang ada.

Berita ini bersumber dari BKN.

Share:

Senin, 02 April 2018

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat membahas tata kelola dan rekrutmen guru

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat membahas tata kelola dan rekrutmen guru bersama lima menteri di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Lima pembantu presiden yang hadir di antaranya Menko PMK Puan Maharani, Menpan-RB Asman Abnur, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menag Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"(Rapat) berkaitan dengan tata kelola dan rekrutmen guru yang sudah beberapa tahun ini karena moratorium, ini banyak sekali yang sudah pensiun. Dan kemudian rasio guru ini tetap harus kita isi terus," ujar Menko PMK Puan Maharani usai rapat dengan Wapres, Senin (2/4/2018).

Puan mengatakan, rapat ini juga mengkaji soal penempatan guru di daerah-daerah agar rasio jumlah guru sepadan dengan murid, yakni satu berbanding 16.

"Guru ini ada banyak. Dari Kemendikbud ada guru umum, guru normatif, guru agama, dan lain-lain. Ini akan kita kaji kembali kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan kita," jelasnya.

Untuk membahas penempatan guru di daerah, maka diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga (KL) terkait. Puan menuturkan, pemerintah juga tengah mengkaji membuka lowongan atau mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, saat ini kebutuhan itu tengah dihitung oleh Kemenpan-RB, Kemendibud, beserta kementerian terkait lainya.

"Kita akan pertimbangkan dan kita akan kaji. Bahwa honorer sekarang tentu akan kita pertimbangkan kerja berapa jumlahnya, ini akan dihitung oleh Pak Menpan. Kemudian di setiap provinsi, kabupaten/kota akan dihitung oleh Pak Mendikbud dan Kemenag untuk guru di madrasah. Kita harapkan rasionya tetap seimbang antara guru dan murid," jelas Puan.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya membutuhkan 736 ribu guru untuk diangkat menjadi PNS. Namun, saat ini pengangkatan tersebut masih harus menunggu hasil cross check data dari Kemenpan-RB.

"Karena Pak Menpan mengumpulkan data dari daerah-daerah untuk mengetahui berapa kebutuhan riilnya. Sekarang sedang kita selaraskan antar data-data yang ada untuk kemudian kita ambil keputusan," jelas Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.

"Tapi tadi Pak Wapres pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru menjadi ASN, bisa PNS bisa PPPK. Masih mau dibicarakan lagi," sambung dia.

Muhadjir menuturkan, ketimpangan jumlah guru di daerah-daerah kerap terjadi. Selain itu, pihaknya juga masih mengkaji pola persebarannya demi meminimalisir penumpukkan guru di salah satu daerah saja.

"Ada beberapa provinsi yang memang mengalami kelimpahan guru secara akumulatif, tetapi ada beberapa provinsi yang mengalami kekurangan. Kemudian pola persebarannya juga masih kita pelajari. Ini akan kita perjelas mekanismenya sehingga jangan sampai praktik sekarang ini, penumpukkan guru di suatu kabupaten atau penumpukkan guru di suatu sekolah. Itu sulit untuk segera diadakan redistribusi," ungkap dia.

Di sisi lain, Menpan-RB Asman Abnur mengungkapkan, hingga kini pihaknya tengah konsentrasi memvalidasi data untuk mempersiapkan pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Namun begitu, ia menegaskan rekrutmen guru akan dilakukan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

"Kekurangan guru ini harus dihitung, berapa sebenarnya jumlah guru yang kurang, karena banyak juga guru yang diangkat menjadi pejabat struktural, misalnya jadi kepala dinas, ini juga harus dihitung. Ini juga ada penumpukkan di satu sisi dan kekurangan di satu sisi, dan ini sedang melakukan validasi," ungkap Asman.

"Kami sedang koordinasi terus dengan Mendikbud dan Kementerian Agama agar angka validasi nanti menjadi acuan, jumlah yang pensiun, jumlah yang kurang, jadi acuan di Menpan ‎menentukan formasinya," pungkas menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Selasa, 23 Januari 2018

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana mengubah skema pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini.

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa  Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana mengubah skema pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini. Skema baru ini diharapkan memberi manfaat yang lebih besar bagi PNS.

Menteri PANRB Asman Abnur menjelaskan, skema pensiun yang baru sudah tahap final dan siap diumumkan.

"Nanti akan diumumkan setelah disepakati. Tapi final model sudah ada. Kita berharap lebih bagus dari sekarang. Besarannya lebih besar," kata dia di Jakarta, Senin (22/1/2018).

Dia memaparkan, dalam skema pensiun yang baru ini salah satunya dengan mempertimbangkan masa kerja serta iuran yang dibayarkan PNS.

"Kita berharap dihitung juga berdasarkan masa kerja dan jumlah iuran yang sekarang mungkin dikelola tidak sebagaimana mestinya. Dana pensiun kan masih dikelola Taspen tidak dikembalikan kemakmurannya untuk ASN," dia menjelaskan.

Dengan skema yang baru, dia menuturkan, akan memotivasi PNS untuk bekerja lebih baik. Kemudian, PNS akan mendapat nilai tambah dari skema yang baru.

Namun, Asman menuturkan, perubahan ini masih sebatas pensiun. Perubahan belum mencakup perubahan struktur gaji PNS.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengatakan skema pensiun PNS yang baru dibahas di internal pemerintah.

"Skema pensiun masih dibahas di internal pemerintah," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com beberapa waktu lalu.

Walaupun tengah dibahas, Askolani mengaku, program skema baru untuk pensiun PNS akan diterapkan pada tahun ini. Tentu saja, harus menunggu restu dari Presiden Jokowi untuk bisa melaksanakannya.

"Insyaallah rencananya di 2018, tapi harus ditandatangani dulu oleh Presiden," kata Askolani tanpa bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai skema baru pensiun PNS tersebut.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Statitsik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.