Info CPNS 2017 Jalur Umum, Info CPNS 2017 Jalur Honorer, Info Formasi CPNS 2017, Info Pendaftaran CPNS 2017, Info Syarat Pendaftaran CPNS 2017.

Senin, 02 April 2018

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat membahas tata kelola dan rekrutmen guru

Sahabat pembaca Info ASN PPPK, sudah tahukah anda bahwa Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat membahas tata kelola dan rekrutmen guru bersama lima menteri di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Lima pembantu presiden yang hadir di antaranya Menko PMK Puan Maharani, Menpan-RB Asman Abnur, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menag Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"(Rapat) berkaitan dengan tata kelola dan rekrutmen guru yang sudah beberapa tahun ini karena moratorium, ini banyak sekali yang sudah pensiun. Dan kemudian rasio guru ini tetap harus kita isi terus," ujar Menko PMK Puan Maharani usai rapat dengan Wapres, Senin (2/4/2018).

Puan mengatakan, rapat ini juga mengkaji soal penempatan guru di daerah-daerah agar rasio jumlah guru sepadan dengan murid, yakni satu berbanding 16.

"Guru ini ada banyak. Dari Kemendikbud ada guru umum, guru normatif, guru agama, dan lain-lain. Ini akan kita kaji kembali kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan kita," jelasnya.

Untuk membahas penempatan guru di daerah, maka diperlukan koordinasi dengan kementerian/lembaga (KL) terkait. Puan menuturkan, pemerintah juga tengah mengkaji membuka lowongan atau mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Namun, saat ini kebutuhan itu tengah dihitung oleh Kemenpan-RB, Kemendibud, beserta kementerian terkait lainya.

"Kita akan pertimbangkan dan kita akan kaji. Bahwa honorer sekarang tentu akan kita pertimbangkan kerja berapa jumlahnya, ini akan dihitung oleh Pak Menpan. Kemudian di setiap provinsi, kabupaten/kota akan dihitung oleh Pak Mendikbud dan Kemenag untuk guru di madrasah. Kita harapkan rasionya tetap seimbang antara guru dan murid," jelas Puan.

Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pihaknya membutuhkan 736 ribu guru untuk diangkat menjadi PNS. Namun, saat ini pengangkatan tersebut masih harus menunggu hasil cross check data dari Kemenpan-RB.

"Karena Pak Menpan mengumpulkan data dari daerah-daerah untuk mengetahui berapa kebutuhan riilnya. Sekarang sedang kita selaraskan antar data-data yang ada untuk kemudian kita ambil keputusan," jelas Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.

"Tapi tadi Pak Wapres pada prinsipnya sudah memberikan lampu hijau bahwa mulai 2018 akan ada pengangkatan guru menjadi ASN, bisa PNS bisa PPPK. Masih mau dibicarakan lagi," sambung dia.

Muhadjir menuturkan, ketimpangan jumlah guru di daerah-daerah kerap terjadi. Selain itu, pihaknya juga masih mengkaji pola persebarannya demi meminimalisir penumpukkan guru di salah satu daerah saja.

"Ada beberapa provinsi yang memang mengalami kelimpahan guru secara akumulatif, tetapi ada beberapa provinsi yang mengalami kekurangan. Kemudian pola persebarannya juga masih kita pelajari. Ini akan kita perjelas mekanismenya sehingga jangan sampai praktik sekarang ini, penumpukkan guru di suatu kabupaten atau penumpukkan guru di suatu sekolah. Itu sulit untuk segera diadakan redistribusi," ungkap dia.

Di sisi lain, Menpan-RB Asman Abnur mengungkapkan, hingga kini pihaknya tengah konsentrasi memvalidasi data untuk mempersiapkan pengangkatan guru honorer menjadi PNS. Namun begitu, ia menegaskan rekrutmen guru akan dilakukan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

"Kekurangan guru ini harus dihitung, berapa sebenarnya jumlah guru yang kurang, karena banyak juga guru yang diangkat menjadi pejabat struktural, misalnya jadi kepala dinas, ini juga harus dihitung. Ini juga ada penumpukkan di satu sisi dan kekurangan di satu sisi, dan ini sedang melakukan validasi," ungkap Asman.

"Kami sedang koordinasi terus dengan Mendikbud dan Kementerian Agama agar angka validasi nanti menjadi acuan, jumlah yang pensiun, jumlah yang kurang, jadi acuan di Menpan ‎menentukan formasinya," pungkas menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Selasa, 23 Januari 2018

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana mengubah skema pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini.

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa  Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana mengubah skema pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun ini. Skema baru ini diharapkan memberi manfaat yang lebih besar bagi PNS.

Menteri PANRB Asman Abnur menjelaskan, skema pensiun yang baru sudah tahap final dan siap diumumkan.

"Nanti akan diumumkan setelah disepakati. Tapi final model sudah ada. Kita berharap lebih bagus dari sekarang. Besarannya lebih besar," kata dia di Jakarta, Senin (22/1/2018).

Dia memaparkan, dalam skema pensiun yang baru ini salah satunya dengan mempertimbangkan masa kerja serta iuran yang dibayarkan PNS.

"Kita berharap dihitung juga berdasarkan masa kerja dan jumlah iuran yang sekarang mungkin dikelola tidak sebagaimana mestinya. Dana pensiun kan masih dikelola Taspen tidak dikembalikan kemakmurannya untuk ASN," dia menjelaskan.

Dengan skema yang baru, dia menuturkan, akan memotivasi PNS untuk bekerja lebih baik. Kemudian, PNS akan mendapat nilai tambah dari skema yang baru.

Namun, Asman menuturkan, perubahan ini masih sebatas pensiun. Perubahan belum mencakup perubahan struktur gaji PNS.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu, Askolani, mengatakan skema pensiun PNS yang baru dibahas di internal pemerintah.

"Skema pensiun masih dibahas di internal pemerintah," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com beberapa waktu lalu.

Walaupun tengah dibahas, Askolani mengaku, program skema baru untuk pensiun PNS akan diterapkan pada tahun ini. Tentu saja, harus menunggu restu dari Presiden Jokowi untuk bisa melaksanakannya.

"Insyaallah rencananya di 2018, tapi harus ditandatangani dulu oleh Presiden," kata Askolani tanpa bersedia menjelaskan lebih jauh mengenai skema baru pensiun PNS tersebut.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Senin, 22 Januari 2018

Tiga Kompetensi Kunci Wajib Dimiliki ASN

Sahabat pembaca info ASN, sudah tahukah anda bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya di instansi masing-masing. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan setidaknya terdapat 3 kompetensi kunci yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN, yakni kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Sedangkan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sementara kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

“Orientasi merupakan salah satu bagian dari pengembangan kompetensi yang diselenggarakan dan dimulai pada hari ini. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kapasitas/ kompetensi ASN,” ujar Menteri Asman dalam acara orientasi CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak ASASI Manusia tahun 2017, di Balai Kartini Jakarta, Senin (22/01).

Acara tersebut diikuti 37.181 CPNS Kemenkum HAM di seluruh Indonesia yang merupakan hasil seleksi tahun 2017 lalu.  Namun hanya sekitar 1.500 CPNS kantor pusat yang hadir di Balai Kartini, sementara lainnya mengikuti acara tersebut melalui tele conference. Selain Asman, acara tersebut dihadiri Menteri Hukum dan HAM, Yasona M. Laoly dan sejumlah pejabat pimpinan tinggi Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih lanjut Menteri menyebutkan bahwa upaya pengembangan kompetensi pegawai ASN dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Kemudian pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

Dalam mengembangkan kompetensi, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Dalam mengembangkan kompetensi, lanjut Asman, ASN juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain, baik di pusat maupun daerah dalam waktu paling lama satu tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN. Selain itu, pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui pertukaran antara ASN dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Kemenetrian PANRB tengah menyiapkan kebijakan sebagai payung hukumnya,” ujarnya.

Dikatakan, output dari penyelenggaraan Diklat adalah adanya perubahan sikap dan perilaku, selain peningkatan pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya. Begitu pula dengan orientasi sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, tidak lain untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN. Menteri berharap agar para CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat  menjadi ASN yang profesional dan berdaya saing dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.
Share:

Senin, 15 Januari 2018

Skema Gaji dan Pensiun PNS Tunggu Keputusan Jokowi

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa saat ini pemerintah berencana mengubah struktur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, struktur gaji PNS yang tengah diterapkan ini dianggap tidak seimbang, di mana tunjangan kinerja lebih besar dari gaji pokok yang diperoleh.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, gaji dan tunjangan dari Pegawai Negeri Sipil sudah memiliki desain mengenai pola yang akan diterapkan terkait gaji dan tunjangan PNS tersebut.

Selain itu, lanjut Asman, pihaknya tidak hanya membahas mengenai gaji dan tunjangan dari PNS saja. Pasalnya, turut juga dibahas mengenai tunjangan pensiun bagi PNS. Meski begitu, Asman enggan menyebutkan secara jelas mengenai desain atau pola dari pemberian gaji dan tunjangan PNS. Dirinya memilih untuk menunggu keputusan desain yang sudah diajukan olehnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk mengubah struktur gaji PNS ini, dirinya belum membuat keputusan karena masih akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo di siding kabinet.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Lowongan CPNS akan mulai dibuka pendaftarannya setelah perhitungan tentang kebutuhan jumlah PNS selesai

Sahabat pembaca InfoASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memastikan akan kembali membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur.

Menurutnya, pemerintah akan membuka lowongan CPNS 2018 pada Mei 2018 mendatang. Lowongan calon abdi negara ini akan mulai dibuka pendaftarannya setelah perhitungan tentang kebutuhan jumlah pegawai negeri rampung pada bulan Maret hingga April 2018.

"Kalau penghitungannya Maret sampe April lah beres. Kalau pembukaannya ya setelah itu lah. Itu (pendaftaran) teknis lah," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Lebih lanjut Asman mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan terhadap jumlah kebutuhan pegawai. Di mana nantinya, pihaknya akan menyesuaikan antara jumlah kebutuhan dengan jumlah yang diajukan oleh instansi tersebut. "Belum ada jumlah tetapnya. Masih dihitung sesuai kebutuhan. Kalau permohonan banyak jadi kebutuhannya lagi kita finalisasi berapa sebenarnya," jelasnya.

Dari instansi yang mengajukan lanjut Asman, banyak daerah yang mengajukan permohonan pegawai negeri sipil. Khususnya kebutuhan-kebutuhan guru hingga tenaga perawat di daerah terpencil.

"Semuanya sih, saya enggak tahu siapa. Termasuk juga daerah. Daerah mengajukan juga, seperti tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, seperti Dokter, Bidan kemudian tenaga guru yang diterpencil," jelasnya.

Selain jumlah kebutuhan akan pegawai, pihaknya juga akan melakukan perhitungan mengenai biaya untuk membuka lowongan CPNS 2018 nanti. Hal itu guna mengetahui dan menyesuaikan antara dan yang dimiliki dengan kebutuhan untuk penerimaan CPNS itu sendiri. "Tahun 2018, lagi dihitung kemampuan keuangan kita. Keuangan sudah memberi greenlikenya. Tapi berapa jumlahnya tentu sesuai kebutuhan," jelasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.
Share:

Sabtu, 13 Januari 2018

Gaji PNS akan Disesuaikan dengan Beban Kerja

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana mengubah struktur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rencana itu saat ini masih digodok dan bakal dibahas langsung bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pemberian gaji PNS selama ini diberikan sesuai dengan masa kerja dan golongan dari masing-masing abdi negara itu sendiri. Namun, bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka pemberian gaji akan berdasarkan pokok akan mengikuti beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, mengatakan struktur penggajian PNS harus sesuai dengan sistem merit atau sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja yang tertera dalam UU ASN. Artinya, diperkirakan penggajian PNS tidak lagi berdasarkan masa kerja dan golongan.

"Intinya pemberian tunjangan harus berdasarkan sistem merit, kualifikasi kompetensi. Apa itu sistem merit, sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi dan kinerja," kata Herman kepada detikFinance, Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Bila mengacu pada kebijakan tersebut, maka nantinya ada perbedaan nilai pemberian gaji bagi PNS dengan kinerja yang baik dengan yang kurang baik. Sebab, kinerja serta beban kerja menjadi penilaian utama dalam penetepan gaji.

Dengan penilaian beban kerja dan kinerja dari masing-masing PNS, maka ada kemungkinan gaji pokok bisa lebih tinggi dibanding tunjangan. Selama ini diketahui tunjangan para ASN lebih tinggi dibanding gaji pokok.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengungkapkan pemerintah akan terus mengevaluasi seluruh komponen take home pay atau pendapatan PNS yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan kinerja, honor dan tunjangan lain.

"Kita tinjau ulang komponen penerimaan atau take home pay PNS yang berasal dari gapok, tunjangan kinerja, honor. Nanti kita lihat itu semuanya," kata dia beberapa waktu lalu.

Berita ini bersumber dari Detik.
Share:

Selasa, 09 Januari 2018

BKN Terbitkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS. Hal itu disampaikan Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN Julia Leli Kurniarti kepada Humas BKN, di ruang kerjanya, Jumat (5/1/2018).

Lebih lanjut, Julia menjelaskan tujuan dari dikeluarkan Peraturan BKN tersebut ialah untuk digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan PNS yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti PNS.

Julia menambahkan, dalam Peraturan Badan ini dijelaskan 7 (tujuh) jenis cuti, yakni cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan Negara. “Apabila dalam melaksanakan Peraturan BKN ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari BKN.
Share:

Senin, 08 Januari 2018

Struktur Gaji PNS Diubah, Berlaku Tahun Ini?

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) segera mengubah struktur penggajian para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) revisi tersebut sudah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian PAN-RB Salman Sijabat mengungkapkan, kebijakan pengubahan struktur pendapatan PNS ini tinggal menunggu keputusan dari para menteri terkait. Selanjutnya baru disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang belum ditetapkan, tapi RPP sudah selesai diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sudah dikirim ke Sekretaris Negara juga. Tinggal pengambilan keputusan oleh para pimpinan," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Salman menjelaskan, kebijakan nasional mengenai pengubahan struktur gaji PNS tersebut diputuskan Menteri PAN-RB, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian disampaikan kepada Presiden Jokowi.

"Antar menteri dulu, seperti Menteri PAN-RB, Menkeu, Menkumham, Menko Bidang Perekonomian. Kalau menteri-menteri sudah oke, baru ke Pak Jokowi. Untuk diteken jadi PP," dia menerangkan.

Lebih jauh Salman mengaku, bahwa struktur pendapatan PNS, antara gaji pokok dan tunjangan pasti akan diubah. Alasannya ini merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pasti jadi, tinggal menunggu waktu saja. Karena ini kan amanat UU, bisa segera, besok, lusa, tergantung kondisi politik dan keuangan negara kita," kata Salman.

Hanya saja, dia bilang, pelaksanaan dari struktur gaji PNS yang baru tidak dalam waktu dekat alias tahun ini.

"Belum tahun ini. Tahun ini masih pakai PP gaji yang lama, ada gaji ke-13 dan ke-14. Tinggal menunggu keputusan pimpinan karena dalam pelaksanaannya, momentumnya harus tepat," tandas Salman.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Minggu, 07 Januari 2018

Pemerintah berencana mengubah struktur pengupahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini dianggap tidak seimbang.

Sahabat pembaca Info ASN, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah berencana mengubah struktur pengupahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini dianggap tidak seimbang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) masih menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang memuat revisi tersebut.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengaku masih membahas revisi struktur pendapatan PNS, yakni gaji pokok dan tunjangan dengan kementerian/lembaga terkait.

"Masih terus dibahas dengan panitia antar kementerian," kata dia dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Minggu (7/1/2018).

Senada juga disampaikan Asisten Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Aba Subagja. "Sistem gaji dan tunjangan yang baru masih dalam pembahasan RPP-nya," ucapnya.

Sementara saat hal ini dikonfirmasi kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani maupun Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya belum ada jawaban sampai dengan berita ini ditayangkan.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, komposisi gaji PNS terdiri dari gaji pokok dan tunjangan kinerja, serta kemahalan daerah. Saat ini, komposisi tunjangan lebih besar dari gaji pokok. Ke depan, pemerintah akan mengubah komposisi tersebut karena gaji pokok terkait dengan jaminan sosial.

Untuk membahas perubahan komposisi tersebut, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan Menteri PAN-RB Asman Abnur secara intensif.

"Kalau dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) kan disebutkan bahwa penerimaan PNS dari gaji, tunjangan, dan lain-lain. Menteri PAN-RB bersama dengan Menteri Keuangan sekarang sedang memikirkan format, struktur penggajian ini agar sesuai kebutuhan organisasi saat ini," kata dia.

Perbedaan Sistem Upah Lama dan Baru

Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Salman Sijabat menerangkan, perbedaan pengupahan ini terletak pada porsi upah.

Saat ini, porsi tunjangan PNS lebih besar dibanding dengan gaji pokok PNS. Dia mengatakan, pemerintah akan menaikkan porsi gaji pokok dalam sistem pengupahan PNS.

"Karena memang sistem penggajian sekarang ini tidak sesuai lagi. Gajinya kecil, tunjangan besar. Sehingga nanti dibalik gajinya besar, tunjangannya kecil. Sehingga kalau gaji besar tunjangannya kecil nanti pensiunnya jadi besar. Iuran kan berdasarkan gaji, kalau gajinya kecil kan pensiunnya kecil," jelas dia kepada Liputan6.com.

Dia mengatakan, kenaikan porsi gaji pokok untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Khususnya, saat PNS masuk masa pensiun. "Di masa tua, dan sekarang juga tentunya pemerataan juga harus sama karena itu beda-beda instansi," kata dia.

Dalam sistem baru tersebut, Salman mengatakan pemerintah memasukkan tingkat kemahalan daerah. Ini berbeda dengan sistem pengupahan PNS yang ada saat ini.

"Ada (perbedaan), yang lama itu tidak melihat kemahalan daerah, besok ada kemahalan daerah, gaji di Jakarta lebih mahal dari pada di Gorontalo," ujar dia.

Salman juga menuturkan, bisa saja ada daerah yang gajinya lebih tinggi dari Jakarta.  Ujar dia, itu tergantung tingkat kemahalan daerah. "Di Papua bisa lebih tinggi, tentu daerah tertentu bukan semua. Tidak semua mahal," ungkap dia.

Salman bilang, aturan ini akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP). Saat ini, Menteri PAN-RB Asman Abnur dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah melakukan pembahasan PP tersebut. Dia berharap, PP itu rampung tahun ini.

"Ditargetkan paling tidak tahun ini paling lama harus selesai. Tapi hitung-hitungannya harus matang. Ini masalah nasional," kata dia.

Berita ini bersumber dari Liputan6.
Share:

Facebook Page

Pesan Sponsor

Pesan Sponsor

loading...

Statitsik Blog

Diberdayakan oleh Blogger.